bendera

Senin, 18 Mei 2026    16:31 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

OPINI
 


Saatnya Tokoh Bangsa Mendinginkan Situasi, Bukan Memprovokasi


Tim Red,    06 September 2025,    20:41 WIB

Saatnya Tokoh Bangsa Mendinginkan Situasi, Bukan Memprovokasi
Istimewa

Oleh: Yudi Syamhudi Suyuti


Rangkaian kerusuhan yang terjadi antara 25 hingga 31 Agustus 2025 menjadi pelajaran pahit bagi kita semua. Amuk massa, perusakan fasilitas umum, hingga penjarahan yang meluas tidak hanya mengacaukan stabilitas negara, tetapi juga meninggalkan luka sosial yang mendalam.

Namun, di balik situasi genting tersebut, langkah cepat Presiden Prabowo yang memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk menenangkan keadaan patut diapresiasi. Arahan Presiden terbukti mampu meredam kegaduhan tanpa menimbulkan tindakan represif berlebihan dari aparat. Ini adalah contoh kepemimpinan yang tegas namun tetap menjaga nilai kemanusiaan.

Justru dari peristiwa inilah kita perlu berkaca. Para tokoh politik, tokoh masyarakat, maupun pemimpin lokal yang memiliki pengaruh besar hendaknya memilih jalan untuk mendinginkan situasi. Mereka perlu mengajak masyarakat menyalurkan aspirasi dengan cara yang bermartabat, lewat jalur demokrasi yang tersedia. Provokasi yang mendorong amuk massa, apalagi ajakan untuk menyerang Presiden atau simbol negara, hanya akan menjerumuskan bangsa pada kerusakan yang lebih besar.


Demokrasi yang sehat harus dibangun dengan kepala dingin, bukan dengan emosi massa. Stabilitas politik, sosial, dan ekonomi merupakan syarat utama untuk menjaga arah pembangunan nasional. Tanpa stabilitas, demokrasi mudah tergelincir menjadi anarki.

Presiden Prabowo sendiri sudah menegaskan komitmennya terhadap perlindungan praktik demokrasi. Beliau memerintahkan jajarannya untuk konsisten menjalankan konstitusi, menghormati kebebasan berpendapat, berserikat, dan menyampaikan aspirasi sesuai hukum nasional maupun internasional. Ini harus dijaga bersama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Di sinilah peran tokoh-tokoh bangsa menjadi penting. Mereka memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat, sehingga suara mereka lebih mudah didengar. Alih-alih memanaskan situasi, tokoh bangsa sebaiknya menjadi penyejuk, menyebarkan gagasan keadilan dan perbaikan bangsa secara kritis namun konstruktif.

JAKI Kemanusiaan Inisiatif mendukung langkah-langkah Presiden, Pimpinan DPR, dan masyarakat sipil untuk membangun demokrasi partisipatif tanpa provokasi. Sebab, kerusuhan dan amuk massa pada akhirnya hanya akan menimbulkan kerugian besar, terutama bagi rakyat miskin yang selalu menjadi pihak paling terdampak.

Kita harus belajar dari tragedi ini: demokrasi sejati bukanlah teriakan di jalanan yang berujung kerusuhan, melainkan keberanian menyuarakan kebenaran melalui jalur yang damai dan bermartabat.

 

Penulis Adalah: Koordinator Eksekutif JAKI Kemanusiaan Inisiatif


banner
NASIONAL
img
Minggu, 17 Mei 2026
Nganjuk - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu
img
Minggu, 17 Mei 2026
Jatim - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan dimulainya operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
img
Jumat, 15 Mei 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengingatkan masyarakat agar memahami perbedaan antara layanan pengecekan sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) guna menghindari kekeliruan dalam proses
img
Jumat, 15 Mei 2026
Semarang-Mediaindonesianews.com: Nusron Wahid menegaskan pentingnya disiplin, pembagian tugas yang jelas, serta tata kelola organisasi yang baik sebagai fondasi utama mewujudkan good governance. Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara
img
Jumat, 15 Mei 2026
Nganjuk - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman dan Ketua Komisi IV DPR RI Ibu Siti Hediati Soeharto didampingi Kepala Staf Angkatan Darat
img
Jumat, 15 Mei 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menegaskan bahwa penentuan lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikannya

MEDIA INDONESIA NEWS