bendera

Senin, 18 Mei 2026    18:48 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

OPINI
 


Pilpres 2024 Sebaiknya Ditunda, Selesaikan Dulu Urusan Amandemen Konstitusi dan Rakyat


Tim Red,    03 November 2021,    20:27 WIB

Pilpres 2024 Sebaiknya Ditunda, Selesaikan Dulu Urusan Amandemen Konstitusi dan Rakyat
yudi

Oleh: Yudi Syamhudi Suyuti


mediaindonesianews.com: Kita perlu arah negara yang rigid, kristal akan tetapi demokratis. Oleh karena itu sebaikanya Pilpres, Pileg dan Pilkada serentak 2024 ditunda dulu.

Akan lebih baik persoalan mendasar Negara dan rakyat ini benar-benar diselesaikan, baru kemudian diadakan Pemilu yang benar-benar bertujuan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Proses amandemen konstitusi ini penting untuk menjadi fundamental hukum tertinggi bernegara.


Ada beberapa hal yang harus kita tata kembali dalam urusan politik rakyat. Bukan sekedar pemilu yang akan tetap memenangkan kaum oligarki dan pemburu rente. Dalam situasi pandemi dan paska pandemi tentu hal ini menjadi membahyakan rakyat, negara dan bangsa kita ditengah-tengah situasi global yang bergelombang.

Kita tidak akan mungkin melihat, merasakan dan membangu rakyat, bangsa dan negara berdaulat yang juga ikut mewujudkan ketertiban dunia sesuai perintah Pembukaan UUD 45, dengan situasi politik seperti saat ini. Karena kekuasaan dipatok ambong batas angka prosentase yang tinggi dan berdampak pada biaya politik yang begitu besar, sehingga menghasilkan 3 korupsi raksasa yang dilakukan elit oligarki Indonesia. Yaitu korupsi Negara (State Corruption), Korupsi Rakyat (People's Corruption) dan Korupsi Global (Global Corruption). Dimana ke 3 nya ini terdiri dari korupsi anggaran dan pendapatan Negara, rentenir ke rakyat seperti Pinjol Ilegal, membebani rakyat dengan harga yang sangat tinggi dalam penanggulangan Covid 19 dan Penghindaran Pajak dalam kejahatan keuangan global.

Oleh karena itu, situasi ini harus kita bereskan dahulu dengan menunda Pemilu 2024 hingga tertatanya Tata Negara, Rakyat dan Bangsa melalui pintu masuk Amandemen Konstitusi, yaitu Kembali ke UUD 45 asli dengan penyempurnaan demokrasi.

 

Penulis adalah Aktivis Politik


banner
NASIONAL
img
Minggu, 17 Mei 2026
Nganjuk - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu
img
Minggu, 17 Mei 2026
Jatim - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan dimulainya operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
img
Jumat, 15 Mei 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengingatkan masyarakat agar memahami perbedaan antara layanan pengecekan sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) guna menghindari kekeliruan dalam proses
img
Jumat, 15 Mei 2026
Semarang-Mediaindonesianews.com: Nusron Wahid menegaskan pentingnya disiplin, pembagian tugas yang jelas, serta tata kelola organisasi yang baik sebagai fondasi utama mewujudkan good governance. Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara
img
Jumat, 15 Mei 2026
Nganjuk - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman dan Ketua Komisi IV DPR RI Ibu Siti Hediati Soeharto didampingi Kepala Staf Angkatan Darat
img
Jumat, 15 Mei 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menegaskan bahwa penentuan lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikannya

MEDIA INDONESIA NEWS