bendera

Senin, 18 Mei 2026    18:00 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

OPINI
 


Kertajati Menggeliat, Peluang Bagi Investor


Tim Red,    30 Juni 2022,    21:06 WIB

Kertajati Menggeliat, Peluang Bagi Investor
Daddy Rohanady

oleh: Daddy Rohanady

Mediaindonesianews.com: Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati mulai menggeliat. Bandara yang terletak di Kabupaten Majalengka itu oleh Pemerintah Pusat telah ditetapkan sebagai salah satu bandara untuk pemberangkatan haji dan umroh. Selain itu, bandara tersebut ditetapkan pula sebagai tempat maintenance, repair, and overhaul (MRO) pesawat TNI dan Polri.

Andai saja BIJB Kertajati menjadi pusat MRO berbagai maskapai yang ada, bandara tersebut pasti sudah super sibuk. Mengapa? Bukankah setiap pesawat yang akan melakukan penerbangan harus diuji dulu laik-tidaknya? Melihat jumlah pesawat yang ada, tampaknya menjadi sebuah keniscayaan jika BIJB Kertajati akan mampu berperan aktif-positif menanggulangi situasi tersebut. Namun, masih dibutuhkan komitmen untuk mewujudkannya.

Keberadaan BIJB Kertajati telah menyedot APBD Provinsi Jabar total sekitar Rp 7 triliun. Jumlah tersebut setara dengan sekitar dua tahun belanja APBD sebuah kabupaten. Artinya, jika uang sebanyak itu diberikan kepada sebuah kabupaten, maka dalam dua tahun kabupaten tersebut tidak perlu memikirkan sektor Pendapatan Daerah. Mereka tinggal "tidur saja" karena pos
Belanja Daerahnya selama dua tahun sudah terpenuhi.

Hingga hari ini lahan BIJB Kertajati yang sudah dibebaskan adalah seluas 1.040 hektare. Lahan seluas itu semestinya dimanfaatkan secara optimal. Memang masih tersisa 760 hektare yang harus dibebaskan karena total luas BIJB Kertajati dalam rencana semula adalah 1.800 hektare.

Di sekitar BIJB Kertajati tencananya akan dibangun Aerocity Kertajati sekitar 3.200 hektare. Ada banyak peluang besar di kawasan ini. Salah satu stimulansnya adalah kebijakan Pemerintah Pusat untuk merelokasi PT Dirgantara Indonesia dan PT Pindad ke kawasan ini. Pertanyaannya, mulai kapan?

Dulu keluhan utamanya adalah akses masuk. Namun, hari ini sudah ada akses masuk dari Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) yang menjadi gerbang untuk wilayah timur-barat. Kita masih menunggu penyelesaian Tol Cileunyi- Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) untuk akses dari arah Bandung dan wilayah lainnya di bagian selatan.

Sekarang baru 4 penerbangan cargo per minggu. Tak lama lagi akan dibuka penerbangan untuk umroh dengan frekwensi 5 kali seminggu. Semoga kebutuhan pesawat tidak menjadi kendala. Bukankah cukup banyak pesawat "dikandangkan" selama sekitar dua tahun pandemi covid-19?

Semua itu menandakan bahwa BIJB Kertajati baru terbangun dari "tidur panjangnya" dan mulai menggeliat. Setelah menggeliat, biasanya lalu mandi, berdandan, dan mulai berkegiatan. Semoga BIJB Kertajati segera mempersiapkan diri dalam segala hal. MRO yang diberikan haknya segera bisa dimanfaatkan, penerbangan cargo segera dipadatkan, penerbangan umrah dan haji segera diberlakukan, dan penerbangan komersial dijalankan. Semoga geliat Kertajati menjadi pertanda ke arah kebaikan.

Memang ada banyak kebaikan yang tertunda. Jika BIJB Kertajati sudah beroperasi secara penuh, akan banyak manfaat yang bisa diraih. Jamah haji dan umroh asal Jawa Barat dan wilayah terdekat bisa dipastikan tidak perlu khawatir lagi soal kemacetan dan biaya transportasi dari/ke bandara, termasuk keluarga yang akan mengantar.

Jamaah umroh terus melonjak akibat kuota haji Indonesia yang relatif tidak seimbang dengan jumlah calon. Akibatnya, calon jamaah haji harus mengantri cukup lama. Bahkan, ada kabupaten/kota yang calon jamaah hajinya harus menunggu hingga 10-15 tahun. Waktu tunggu selama itu mengakibatkan cukup banyak calon jamaah haji yang khawatir hajinya tidak terealisasi. Dengan kondisi seperti itu, tidak mengheranjan jika kaum muslimin lebih memilih umroh.

Sebenarnya calon penumpang BIJB Kertajati bukan hanya jamaah haji dan umroh. Masih berjuta calon penumpang yang bisa disasar. Ada berjuta pekerja migran Indonesia (PMI) asal Jawa Barat. Mereka adalah tenaga kerja wanita (TKW) dan tenaga kerja Indonesia (TKI) pria yang pemberangkatannya terus mengalir sepanjang tahun. Belum lagi perjalanan dinas dan bisnis dari berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta. Intinya, ada berjuta calon penumpang yang menunggu beroperasinya BIJB Kertajati.

BIJB Kertajati dan kawasan Aerocity Kertajati secara total luasnya 5.000 hektare. Dari sisi bisnis, sebenarnya sangat terbuka peluang kerja sama dalam banyak hal. Artinya, sangat terbuka peluang bagi investor yang ingin masuk pada bisnis yang berkaitan dengan kebandarudaraan.

Anda berminat? Monggo.

Penulis adalah Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat




banner
NASIONAL
img
Minggu, 17 Mei 2026
Nganjuk - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu
img
Minggu, 17 Mei 2026
Jatim - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan dimulainya operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
img
Jumat, 15 Mei 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengingatkan masyarakat agar memahami perbedaan antara layanan pengecekan sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) guna menghindari kekeliruan dalam proses
img
Jumat, 15 Mei 2026
Semarang-Mediaindonesianews.com: Nusron Wahid menegaskan pentingnya disiplin, pembagian tugas yang jelas, serta tata kelola organisasi yang baik sebagai fondasi utama mewujudkan good governance. Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara
img
Jumat, 15 Mei 2026
Nganjuk - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman dan Ketua Komisi IV DPR RI Ibu Siti Hediati Soeharto didampingi Kepala Staf Angkatan Darat
img
Jumat, 15 Mei 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menegaskan bahwa penentuan lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikannya

MEDIA INDONESIA NEWS