Jalan Pulasari–Bambang Jebol, Komisi III DPRD Bangli Soroti Kualitas Infrastruktur Daerah

Bangli-Mediaindonesianews.com: Kerusakan jalan Pulasari–Bambang hingga mengalami jebol dan rusaknya senderan atau rebing di kawasan Kehen menjadi perhatian Komisi III DPRD Kabupaten Bangli saat melakukan monitoring sejumlah proyek infrastruktur dan fasilitas publik di wilayah tersebut.

Selain meninjau kondisi infrastruktur yang rusak, seluruh anggota Komisi III DPRD Bangli juga memantau pembangunan Rumah Jabatan (RJ) Bupati Bangli, Gedung Olahraga (GOR), dan Sasana Budaya.

Monitoring lapangan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan yang menggunakan anggaran daerah berjalan sesuai perencanaan, spesifikasi teknis, serta memperhatikan kualitas pekerjaan dan keselamatan masyarakat.

Ketua Komisi III DPRD Bangli, Wayan Merta Suteja, mengatakan kegiatan monitoring merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap program pembangunan pemerintah daerah.

Menurutnya, temuan kerusakan jalan Pulasari–Bambang dan senderan di kawasan Kehen perlu segera mendapat perhatian organisasi perangkat daerah (OPD) teknis untuk dilakukan pemeriksaan dan penanganan.

"Kerusakan infrastruktur seperti jalan dan senderan perlu segera ditindaklanjuti melalui kajian teknis. Jangan sampai kerusakan semakin meluas dan berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat maupun pengguna jalan," ujarnya.

Ia menegaskan, penanganan infrastruktur tidak cukup hanya menunggu kerusakan semakin parah. Pemeriksaan teknis diperlukan untuk mengetahui penyebab kerusakan sekaligus menentukan langkah perbaikan yang tepat.

Selain persoalan infrastruktur jalan, Komisi III juga memberikan perhatian terhadap pembangunan sejumlah fasilitas pemerintah dan fasilitas publik, terutama GOR dan Sasana Budaya.

Kedua fasilitas tersebut diharapkan mampu menunjang kebutuhan masyarakat Bangli, baik dalam pengembangan kegiatan olahraga, kreativitas generasi muda, maupun pelestarian seni dan budaya daerah.

Sementara itu, pembangunan Rumah Jabatan Bupati Bangli turut menjadi objek pengawasan untuk memastikan pekerjaan fisik dilaksanakan sesuai perencanaan dan ketentuan anggaran yang telah ditetapkan.

Wayan Merta Suteja menegaskan, penggunaan anggaran daerah harus disertai tanggung jawab terhadap mutu hasil pembangunan. Menurutnya, keberhasilan proyek tidak semata-mata diukur dari penyelesaian pekerjaan dan penyerapan anggaran.

"Kami ingin memastikan anggaran daerah digunakan sesuai peruntukannya. Bukan hanya penyelesaian pekerjaan secara fisik yang menjadi perhatian, tetapi juga kualitas bangunan dan kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis," tegasnya.

Hasil monitoring tersebut selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi dan pembahasan Komisi III DPRD Bangli bersama OPD terkait. DPRD mendorong agar setiap persoalan yang ditemukan di lapangan mendapatkan tindak lanjut sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Melalui pengawasan ini, Komisi III berharap pembangunan di Kabupaten Bangli tidak hanya berorientasi pada penyelesaian proyek, tetapi juga menghasilkan infrastruktur berkualitas, aman, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. (JB)