Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
Bangli-Mediaindonesianews.com: Komisi III DPRD Kabupaten Bangli turun langsung melakukan monitoring sejumlah proyek infrastruktur dan fasilitas publik. Dalam pemantauan tersebut, perhatian diarahkan pada kerusakan jalan Pulasari–Bambang dan senderan atau rebing di kawasan Kehen, selain pembangunan Rumah Jabatan (RJ) Bupati, Gedung Olahraga (GOR), dan Sasana Budaya.
Monitoring yang melibatkan seluruh anggota Komisi III DPRD Bangli itu dilakukan untuk melihat kondisi fisik infrastruktur, perkembangan pekerjaan, serta mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan tindak lanjut pemerintah daerah.
Ketua Komisi III DPRD Bangli, I Wayan Merta Suteja, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai perencanaan, spesifikasi teknis, ketentuan anggaran, dan kebutuhan masyarakat.
Ia menilai kerusakan jalan Pulasari–Bambang serta senderan di kawasan Kehen perlu mendapat perhatian serius. Kedua infrastruktur tersebut dinilai berkaitan langsung dengan keselamatan pengguna jalan dan kelancaran aktivitas masyarakat.
“Persoalan infrastruktur yang mengalami kerusakan, apalagi sampai jebol, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Kami ingin pemerintah daerah melalui perangkat daerah teknis segera melakukan kajian dan mengambil langkah penanganan agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih luas serta membahayakan masyarakat,” tegas Merta Suteja.
Selain memantau infrastruktur yang rusak, Komisi III juga meninjau pembangunan Rumah Jabatan Bupati, GOR, dan Sasana Budaya. Pengawasan dilakukan untuk memastikan pekerjaan fasilitas pemerintahan dan fasilitas publik tersebut memperhatikan kualitas, transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Menurut Merta Suteja, pembangunan fasilitas publik tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian fisik. Kualitas bangunan dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat harus menjadi pertimbangan utama.
Pembangunan GOR dan Sasana Budaya, misalnya, diharapkan dapat menunjang kegiatan olahraga, pengembangan kreativitas, pelestarian seni dan budaya, serta menyediakan ruang aktivitas bagi masyarakat Bangli.
“Kami ingin setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan untuk pembangunan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan hanya mengejar penyelesaian fisik, tetapi kualitas pekerjaan juga harus menjadi prioritas. Bangunan yang dibangun dengan anggaran daerah harus memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” tambahnya.
Hasil monitoring lapangan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi dan pembahasan Komisi III DPRD Bangli bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Langkah ini diharapkan dapat mendorong tindak lanjut terhadap persoalan yang ditemukan di lapangan.
Melalui pengawasan tersebut, DPRD Bangli berharap pembangunan daerah berjalan lebih terarah, berkualitas, dan tepat sasaran. Pengawasan tidak hanya ditujukan untuk menilai hasil pekerjaan, tetapi juga memastikan anggaran publik digunakan secara bertanggung jawab serta pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(JB)