Denny Indrayana Desak Gibran Mundur, Sebut Perlawanan terhadap Putusan MK dan MA sebagai Pembangkangan Konstitusi

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan surat keterangan penyetaraan pendidikan.

Desakan tersebut disampaikan Denny menyikapi pernyataan Gibran yang menyatakan akan tetap melakukan perlawanan melalui jalur hukum, termasuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Peninjauan Kembali (PK).

Denny menilai sikap tersebut sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan lembaga peradilan. Bahkan, ia menyebut sikap melawan putusan MK dan MA sebagai pembangkangan terhadap konstitusi.

“Apabila tidak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, maka sikap tersebut merupakan pembangkangan terhadap konstitusi atau constitutional disobedience,” ujar Denny.

Ia menjelaskan, pihaknya telah memperoleh salinan putusan MA terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Dalam putusan tersebut, surat keterangan yang menjadi objek perkara dinyatakan batal dan kementerian terkait diminta untuk mencabutnya.

Menurut Denny, putusan tersebut harus dihormati dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang berkepentingan karena telah memiliki kekuatan hukum mengikat.

“Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang final and binding serta Putusan Mahkamah Agung yang inkrah dan mengikat, maka seharusnya ada sikap untuk hormat, tunduk, patuh, dan kemudian menyatakan diri berhenti. Sikap yang menyatakan akan melakukan fight atau melawan adalah sikap yang sama sekali keliru,” tegasnya.

Denny juga mempersoalkan rencana Gibran menempuh jalur PTUN dan PK. Ia berpendapat, gugatan PTUN tidak lagi relevan karena objek sengketa berupa surat keterangan penyetaraan pendidikan telah dinyatakan batal melalui putusan MA.

Selain itu, Denny menilai Gibran tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan PK terhadap perkara yang dimenangkan Subhan Palal di tingkat kasasi, lantaran bukan merupakan pihak dalam perkara tersebut.

Ia juga merujuk putusan MK terkait pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2024 yang menurut penafsirannya membatasi badan atau pejabat tata usaha negara dalam mengajukan PK terhadap putusan PTUN.

“Penggunaan kata fight atau melawan melalui PTUN dan PK semakin mengonfirmasi bahwa Saudara Gibran tidak layak menjadi wakil presiden dan tidak memiliki pemahaman serta kapasitas yang diperlukan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Denny menyatakan akan berkoordinasi dengan kementerian terkait agar putusan MA segera dilaksanakan, termasuk melalui pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.

Ia merujuk Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur kewajiban pejabat pemerintahan untuk mematuhi dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dari sisi politik ketatanegaraan, Denny mengungkapkan adanya inisiatif penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR yang disebut telah memperoleh dukungan sedikitnya 25 anggota dewan, bahkan diklaim telah melampaui jumlah tersebut.

Menurutnya, proses politik tersebut dapat dilanjutkan melalui pembentukan panitia khusus, pemeriksaan di MK, hingga pengambilan keputusan oleh MPR sesuai mekanisme konstitusi.

Denny bahkan memperkirakan keseluruhan proses pemakzulan dapat berlangsung sekitar tiga minggu apabila seluruh tahapan berjalan efektif.

“Proses ini tidak perlu terlalu lama seperti Pansus 60 hari, MK 90 hari, atau MPR 60 hari, melainkan bisa diselesaikan dalam waktu hitungan sekitar tiga minggu,” jelasnya.

Terkait pengisian jabatan apabila terjadi pemberhentian wakil presiden, Denny merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut mengatur bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Denny menilai mekanisme tersebut dapat menjadi jalan konstitusional untuk memberikan kepastian dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ia menegaskan, apabila Gibran tetap menyatakan akan melawan putusan MK dan MA, dorongan proses pemakzulan perlu menjadi perhatian dalam dinamika ketatanegaraan.

“Jika Pak Jokowi sendiri tetap bertahan untuk melakukan fight atau melawan, maka tidak ada jalan lain selain mendorong pemakzulan,” pungkas Denny. (FF)