SETARA Institute: Reformasi Sektor Keamanan Berjalan Ditempat

Jakarta – mediaindonesianews.com: Tepat tanggal 5 Oktober 2020 TNI merayakan hari jadinya yang ke 75 Tahun dan di bulan ini juga menandakan satu tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Jilid II.

"Jika di periode pertama kepemimpinannya (Jokowi), SETARA Institute mencatatkan stagnasi reformasi sektor keamanan, pada tahun pertama periode kedua ini pun Jokowi masih belum menunjukkan kepemimpinan yang efektif dalam menuntaskan agenda reformasi sektor keamanan. Presiden seharusnya berbenah dan kembali mengevaluasi agenda pemerintahan terkait reformasi militer, namun realitas yang terjadi justru memperlihatkan hal sebaliknya tetap jalan di tempat dan menunjukkan regresi serius dalam beberapa isu reformasi sektor keamanan," ungkap Ikhsan Yosarie, Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute dalam keterangan tertulisnya yang diterima mediaindonesianews.com Senin (5/10).

Dijelaskan Ikhsan ada empat fokus mandat reformasi TNI menjadi perhatian SETARA Institute, yakni, pertama penghormatan terhadap HAM dan supremasi sipil, kedua kepatuhan terhadap kebijakan dan keputusan politik negara, ketiga kedisiplinan terhadap operasi militer selain perang (OMSP), dan keempat larangan menduduki jabatan sipil.

“analisis dari berbagai peristiwa dan tata kelola reformasi sektor keamanan pada kepemimpinan Jokowi, menunjukkan bahwa reformasi sektor keamanan berjalan di tempat dan mengarah pada kemunduran serius yang mengancam supremasi sipil dan demokrasi.” Katanya

Untuk itu lanjut Ikhsan SETARA Institute merekomendasi beberapa hal dalam rangka pemajuan reformasi TNI yakni:

"Bagi pemerintah, tentu persoalan struktural menjadi pekerjaan rumah besar yang harus secepatnya diselesaikan, ketimbang didiamkan tanpa ada kejelasan. Kecemburuan-kecemburuan antar alat negara akan berimbas negatif bagi stabilitas nasional jangka panjang," pungkasnya.(LiaN)