IWPG Dorong Perempuan Jadi Garda Pencegahan Kejahatan Terorganisir Lintas Negara di Forum PBB

Wina, Austria-Mediaindonesianews.com: International Women’s Peace Group (IWPG) mendorong penguatan peran perempuan dan masyarakat sipil dalam mencegah kejahatan terorganisir lintas negara. Dorongan tersebut disampaikan dalam Konferensi Para Pihak ke-13 Konvensi PBB tentang Pemberantasan Kejahatan Terorganisasi Transnasional (UNTOC COP13) yang berlangsung di Vienna International Center (VIC), Austria, pada 19–23 Oktober 2026.

Dalam forum internasional tersebut, IWPG tidak hanya menyampaikan pernyataan resmi mewakili masyarakat sipil pada sidang pleno, tetapi juga menjadi tuan rumah bersama Misi Tetap Republik Kirgistan dalam acara sampingan bertema “Peace as Prevention: Women, Vulnerable Regions, and Transnational Organized Crime”.

Melalui dua agenda tersebut, IWPG menekankan pentingnya pendekatan pencegahan yang melibatkan perempuan, pendidikan perdamaian, serta pemberdayaan masyarakat lokal untuk menghadapi ancaman perdagangan manusia dan kejahatan terorganisir lintas batas.

Dalam sesi kerja sama internasional pada sidang pleno COP13, Kamis (22/10/2026), Lara Schmitt, Manajer Cabang IWPG Frankfurt, menyampaikan bahwa penegakan hukum dan kerja sama peradilan antarnegara perlu diimbangi dengan perlindungan korban serta investasi dalam pencegahan.

Menurutnya, penanganan kejahatan transnasional tidak cukup hanya mengandalkan hukuman terhadap pelaku. Negara dan masyarakat internasional juga perlu memastikan korban memperoleh perlindungan, pemulihan, serta pemulihan hak dan martabat.

Ia menilai penguatan ketahanan komunitas menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah munculnya akar persoalan kejahatan.

Sebagai contoh, Schmitt memaparkan program Peace Lecturer Training and Education (PLTE) yang dikembangkan IWPG. Program pendidikan perdamaian tersebut telah diikuti 3.376 peserta dari 67 negara.

Melalui program itu, IWPG mendorong perempuan lokal mengambil peran sebagai agen perdamaian dan terlibat aktif dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap berbagai bentuk kejahatan.

Pembahasan berlanjut dalam acara sampingan pada Jumat (23/10/2026) yang diselenggarakan bersama Misi Tetap Kirgistan untuk PBB di Wina. Forum tersebut menghasilkan dorongan agar agenda Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (Women, Peace and Security/WPS) yang berlandaskan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 diintegrasikan dengan kerangka UNTOC.

Dalam kesempatan tersebut, Evelina Henriksson, Manajer Cabang IWPG Wina, menyampaikan pidato utama mengenai pentingnya pendidikan perdamaian dan pemberdayaan perempuan sebagai langkah pencegahan sebelum kejahatan terjadi.

“Pencegahan kejahatan transnasional dimulai jauh sebelum insiden terjadi—melalui pendidikan perdamaian di komunitas lokal dan dukungan terhadap pemberdayaan perempuan,” ujarnya.

Henriksson juga memaparkan hasil Forum Perdamaian Perempuan Global 2026 yang diselenggarakan pada Juli lalu dengan melibatkan sekitar 1.000 peserta dari 46 negara.

Ia mencontohkan pelatihan pendidik perdamaian di sejumlah universitas di Meksiko serta inisiatif solidaritas untuk mendukung kelompok rentan di Brasil. Menurutnya, perempuan harus ditempatkan sebagai pelaku aktif dalam pencegahan kejahatan, bukan sekadar dipandang sebagai korban.

Sementara itu, Duta Besar Kirgistan, Nurzhan Shaildabekova, yang menjadi salah satu tuan rumah kegiatan, menegaskan bahwa keterlibatan pemimpin perempuan dan masyarakat sipil sangat dibutuhkan dalam menjangkau keluarga serta komunitas yang rentan terhadap kejahatan.

Ia memaparkan pengalaman Kirgistan melalui pembentukan komite perdamaian perempuan di sekitar 20 wilayah serta kampanye pencegahan perdagangan manusia.

Menurut Shaildabekova, upaya penegakan hukum yang dipimpin negara perlu dilengkapi dengan pendidikan perdamaian dan keterlibatan masyarakat.

Dalam forum yang sama, Jana Merunková, Direktur organisasi nirlaba Ceko Your Chance, turut memaparkan studi kasus mengenai pendidikan literasi keuangan bagi perempuan rentan. Program tersebut dinilai dapat membantu mengurangi risiko perempuan menjadi korban kejahatan.

Pihak IWPG menyatakan partisipasi dalam UNTOC COP13 menjadi kesempatan untuk memperluas pengakuan terhadap kontribusi perempuan dalam pencegahan kejahatan lintas negara.

Ke depan, IWPG berencana memperkuat kerja sama dengan Misi Kirgistan, Unit Masyarakat Sipil (CSU) Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), serta organisasi masyarakat sipil internasional untuk menyusun rekomendasi kebijakan dan pernyataan bersama.

Organisasi tersebut juga berencana memperluas advokasi melalui sejumlah forum internasional, termasuk Komisi PBB tentang Status Perempuan (UN CSW) di New York, Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, serta forum Uni Afrika terkait pendidikan perempuan dan anak perempuan.

IWPG merupakan organisasi nonpemerintah internasional yang terdaftar pada Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) serta Departemen Komunikasi Global PBB (DGC). Berbasis di Seoul, Korea Selatan, organisasi ini memiliki 104 cabang dan sekitar 900 organisasi mitra di berbagai negara dengan fokus pada pembangunan perdamaian yang dipimpin perempuan dan pendidikan perdamaian.***