Nusron Ungkap 11 Perusahaan Perkebunan Terindikasi Terlibat Karhutla, Penindakan Sasar 42 Ribu Hektare

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan langkah penertiban terhadap sejumlah perusahaan perkebunan yang terindikasi terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Total luasan lahan yang menjadi objek penanganan pemerintah mencapai 42.214,51 hektare.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengatakan penindakan terhadap perusahaan tersebut dibagi menjadi lima klaster berdasarkan hasil evaluasi, tingkat kebakaran, kepatuhan terhadap ketentuan perizinan, serta kondisi pengelolaan lahan.

Bentuk penindakan yang disiapkan mulai dari pencabutan seluruh Hak Guna Usaha (HGU), pencabutan sebagian HGU, pengambilalihan lahan oleh negara, hingga evaluasi izin usaha perkebunan (IUP).

"Terdapat tiga perusahaan yang seluruh HGU-nya dicabut, yaitu PT MIB seluas 4.000 hektare. Kemudian, PT RKA seluas 11.558,11 hektare, serta PT SKM dengan luasan 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare," ungkap Nusron dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Menurut Nusron, pencabutan seluruh HGU tersebut merupakan bagian dari penindakan klaster pertama. Keputusan itu didasarkan pada sejumlah indikator, antara lain tingkat kebakaran yang melebihi 50 persen, kejadian kebakaran berulang, tidak tersedianya sarana dan prasarana pencegahan serta mitigasi karhutla, hingga pelanggaran terhadap ketentuan dalam Surat Keputusan (SK) pemberian hak.

Ia menegaskan, perusahaan pemegang HGU wajib memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah dalam keputusan pemberian hak atas tanah.

"Artinya, terdapat persyaratan yang telah ditetapkan dalam SK pemberian hak, tetapi tidak dipenuhi oleh perusahaan," tegasnya.

Sementara itu, klaster kedua mencakup PT BSLT yang masa berlaku HGU-nya telah berakhir sejak 2020. Pemerintah memastikan lahan eks perusahaan tersebut seluas 2.300 hektare akan diambil alih oleh negara.

Adapun klaster ketiga menyasar perusahaan yang telah mengantongi IUP, tetapi belum memiliki HGU. Pemerintah memastikan tidak akan menerbitkan HGU bagi perusahaan yang masuk dalam kelompok ini.

Tiga perusahaan yang masuk klaster ketiga adalah PT ANI dengan luas 5.246 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, dan PT AER seluas 5.134 hektare.

Selain tidak diterbitkan HGU, evaluasi terhadap IUP perusahaan tersebut akan direkomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.

Nusron menjelaskan, pertimbangan penanganan klaster ketiga meliputi kejadian kebakaran berulang, ketidaksesuaian sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, serta belum aktifnya kegiatan perkebunan meskipun perusahaan telah memiliki izin usaha.

"Jadi izin usaha perkebunan, tapi belum ada perkebunannya," ujarnya.

Berbeda dengan tiga klaster sebelumnya, penindakan klaster keempat dilakukan melalui pencabutan sebagian HGU. Perusahaan yang masuk dalam kelompok ini adalah PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas lahan yang menjadi objek penindakan mencapai 1.510,26 hektare.

Pencabutan sebagian HGU dilakukan karena tingkat kebakaran di wilayah perusahaan tersebut tercatat kurang dari 50 persen.

"Kenapa sebagian, karena tingkat kebakarannya kurang dari 50 persen, yaitu PT SAE yang ada di Landak, Kalimantan Barat seluas 1.510,26 hektare. Jadi ada delapan yang kita tindak," kata Nusron.

Sementara itu, tiga perusahaan lainnya yang masuk klaster kelima masih menjalani proses pendalaman dan kajian teknis. Ketiganya adalah PT STP, PT API, dan PT JMS.

Pemerintah masih melakukan inspeksi fisik ke lapangan serta pengukuran dan pencocokan data untuk menentukan bentuk penindakan, apakah berupa pencabutan seluruh atau sebagian HGU.

"Klaster lima, ada tiga sedang pendalaman, sedang kita kaji dan nanti akan kami lakukan kemudian. Apakah pencabutannya semua atau sebagian, sedang inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada," pungkasnya.

Melalui pembagian lima klaster tersebut, Kementerian ATR/BPN menegaskan penanganan perusahaan perkebunan yang terindikasi terlibat karhutla dilakukan berdasarkan tingkat pelanggaran dan hasil evaluasi masing-masing perusahaan. Penindakan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan lahan dan kepatuhan pemegang hak atas tanah.***