Republik Kartel: Ketika Konstitusi Dibajak, Negara Membangkang pada Bangsa

​Oleh: Deodatus Sunda Se

Mediaindonesianews.com: ​Perjalanan Republik Indonesia pasca-reformasi kerap dirayakan sebagai kemenangan besar demokrasi atas otoritarianisme. Kita membanggakan pemilu berkala, kebebasan pers, dan lahirnya berbagai instrumen hukum pengawasan seperti checks and balances—sebuah mekanisme pemisahan kekuasaan agar tidak ada satu pun lembaga yang menjelma menjadi tiran.

​Namun, mari jujur pada realitas hari ini: instrumen konstitusional tersebut telah berubah wujud menjadi topeng legalitas bagi perampokan kekuasaan. Checks and balances di Indonesia tidak lagi mengawasi jalannya pemerintahan demi rakyat, melainkan menjadi meja kompromi bagi para elite partai untuk berbagi kue kekuasaan. Demokrasi kita telah tereduksi menjadi demokrasi kartel, di mana rakyat hanya dilibatkan setiap lima tahun sekali untuk mencoblos, sementara nasib mereka ditentukan di ruang-ruang gelap transaksi politik.

​Negara ini tidak sedang dikelola; ia sedang dicengkram oleh kelompok serakah yang dicetak melalui rahim kaderisasi partai yang elitis dan transaksional.

​Demokrasi Prosedural, Penjajahan Struktural.

​Secara teoretis, checks and balances dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, ketika partai-partai politik melebur menjadi satu kekuatan oligarki, parlemen yang seharusnya menjadi singa podium pengawas kekuasaan justru berubah fungsi menjadi stempel pengesahan kebijakan elite.

​Oposisi mati. Koalisi gemuk dibangun bukan atas dasar ideologi atau program kerakyatan, melainkan demi membagi jatah kekuasaan. Akibatnya, hukum dapat dibengkokkan, undang-undang diproduksi kilat tanpa partisipasi publik yang bermakna, dan sumber daya negara dikelola untuk melanggengkan dinasti politik.

​Rakyat terus-menerus dibuat tak berdaya dan bergantung pada belas kasihan keputusan para elite—mulai dari harga kebutuhan pokok, jaminan kesehatan, hingga ruang penghidupan yang dirampas atas nama pembangunan. Demokrasi hari ini bukan lagi alat emansipasi, melainkan alat penjinak rakyat.

​Pengkhianatan Nyata terhadap Sumpah Pemuda dan Proklamasi.

​Kondisi ini bukan sekadar salah urus tata kelola pemerintahan; ini adalah bentuk pengkhianatan telak terhadap fondasi bernegara kita. Sumpah Pemuda 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 1945 bukanlah sekadar peristiwa sejarah seremonial. Keduanya adalah ikrar suci tentang lahirnya sebuah bangsa (nation)—sebuah ikatan batin rakyat yang merdeka, bersatu, dan berdaulat atas tanah airnya.

​Namun, apa yang terjadi hari ini? Terjadi alienasi masif antara negara (state) dan bangsa (nation). Negara—dengan seluruh instrumen hukum, aparat, dan anggaran yang ada—berbalik arah membegal bangsa yang telah melahirkannya.

​Pancasila dan UUD 1945 yang asli, yang mengamanatkan keadilan sosial dan kedaulatan rakyat, dikhianati secara sistematis oleh pragmatisme kekuasaan. Pendidikan, kepanduan, kemajuan intelektual, dan kesadaran sejarah bangsa direduksi sedemikian rupa agar rakyat tetap bodoh, mudah disetir, dan sibuk bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi.

​Saatnya Merebut Kembali Republik.

​Orang-orang yang duduk di singgasana kekuasaan hari ini sebagian besar adalah produk dari high-cost politics—politik biaya tinggi yang memaksa mereka mengabdi kepada pemodal dan pimpinan partai, bukan kepada rakyat yang mereka wakili. Inilah celaka besar kita: hukum ada, tetapi tajam ke bawah tumpul ke atas; sejarah diajarkan, tetapi semangat perlawanannya dipadamkan.

​Jika pembiaran ini terus berlanjut, Indonesia tinggal nama. Kepentingan elite dan hegemoni partai telah jauh meninggalkan jeritan rakyat di akar rumput.

​Sudah saatnya kita berhenti terlena dengan retorika demokrasi prosedural yang palsu. Ini bukan lagi waktunya sekadar mengeluh di media sosial, tetapi momen krusial untuk menyalakan kembali api kesadaran kritis: merebut kembali kedaulatan negara dari cengkraman para pembegal konstitusi, dan mengembalikan Indonesia kepada pemilik sahnya—rakyat Indonesia.***

Penulis Adalah Ketua DPD GMNI DKI dan Direktur Institut Marhaenisme 27