ATR/BPN Serahkan 15 Sertipikat Gratis Penerima BSPS di Bogor, Warga Diimbau Beralih ke Sertipikat Elektronik

Bogor-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan 15 sertipikat tanah secara gratis kepada masyarakat penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah Tahun 2026 di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, mengimbau masyarakat yang masih menggunakan sertipikat tanah analog agar segera melakukan alih media menjadi sertipikat elektronik.

Menurutnya, digitalisasi sertipikat merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan sekaligus memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi dan mengamankan dokumen kepemilikan tanah.

"Kami mengimbau bagi masyarakat yang masih memiliki sertipikat analog agar segera melakukan alih media menjadi sertipikat elektronik," ujar Andi Tenri Abeng saat menyerahkan sertipikat kepada warga di lapangan Masjid Jami' Nuurussa'adah, Bogor.

Untuk mempermudah proses peralihan tersebut, ATR/BPN menyediakan layanan Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) di sejumlah Kantor Pertanahan kabupaten/kota.

Melalui layanan ini, masyarakat dapat mengurus keperluan pertanahan setiap Sabtu dan Minggu, mulai pukul 08.00 hingga 12.00 waktu setempat.

Andi secara khusus menyampaikan bahwa Kantor Pertanahan Kota Bogor tetap membuka layanan PELATARAN bagi masyarakat yang memiliki kesibukan bekerja pada hari kerja.

"Bagi masyarakat Kota Bogor yang bekerja pada hari Senin sampai Jumat, tidak perlu khawatir karena Kantor Pertanahan Kota Bogor tetap membuka PELATARAN," tuturnya.

Penyerahan sertipikat tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim. Hadir pula Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor Akhyar Tarfi beserta jajaran.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan ATR/BPN dalam pelaksanaan program Bedah Rumah BSPS 2026. Menurutnya, keterlibatan langsung kementerian di lapangan penting untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia menilai bantuan perbaikan rumah harus berjalan beriringan dengan kepastian hukum atas tanah yang ditempati penerima bantuan.

"Terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN yang telah membantu masyarakat melalui penyerahan sertipikat tanah ini. Dengan adanya sertipikat, masyarakat memiliki kepastian hukum atas tanahnya sehingga bantuan perbaikan rumah yang diberikan juga dapat berjalan beriringan dengan legalitas tanah," ujar Maruarar.

Penyerahan 15 sertipikat tersebut merupakan hasil sinergi Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PKP dalam mendukung Program Bedah Rumah BSPS Tahun 2026.

Dalam kolaborasi ini, Kementerian PKP menjalankan program bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat, sedangkan ATR/BPN memfasilitasi proses sertipikasi tanah secara gratis bagi penerima program.

Sinergi kedua kementerian tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kelayakan hunian masyarakat, tetapi juga memberikan perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah.

Melalui program ini, pemerintah berupaya memastikan masyarakat memperoleh dua manfaat sekaligus, yakni rumah yang lebih layak huni dan kepastian hukum atas tanah yang ditempatinya.***