bendera

Rabu, 08 Juli 2026    04:47 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

FOKUS
 


Area PT. Hindoli Diduga Dijadikan Ilegal Driling


Hadi,    06 Juni 2024,    02:14 WIB

Area PT. Hindoli Diduga Dijadikan Ilegal Driling
ilustrasi (ist)

Muba-Mediaindonesianews.com: Salah satu lokasi Ilegal Driling atau pengeboran minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) diduga berlokasi di area PT. Hindoli yang merupakan salah satu pemegang izin HGU bumi serasan sekate.


Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun di lapangan menyebutkan, saat ini banyak menjamur titik pengeboran minyak ilegal baru yang berlokasi di dalam areal HGU milik PT. Hindoli.

“Ya, banyak pemain pengeboran minyak, yang diduga masuk ke kawasan perkebunan sawit milik PT. Hindoli dan kalau kita lihat, banyak yang berhasil, kalau warga sini menyebutnya meluwing pak,” kata salah seorang warga yang tak mau disebut namanya.

Warga tersebut tidak bersedia menyebutkan identitasnya dengan alasan takut keselamatannya terancam, namun dia menyebut, titik titik baru lokasi pengeboran minyak dalam HGU PT. Hindoli itu bisa dilaksanakan, karena adanya restu dari pihak perusahan selaku pemilik lokasi.


“Kalau pihak perusahaan tidak mengizinkan mana bisa ngebor pak. Tapi ini ada izin, dengan kesepakatan, yakni pengebor harus membagi hasil yang didapat dari pengeboran. Selain itu, ada juga biaya portal yang dipungut oleh oknum pihak perusahaan,” ujarnya.

Saat ditanya, siapa saja pelaku pengeboran minyak di wilayah areal PT. Hindoli itu, dia mengatakan, umumnya pengebor minyak itu adalah pemain lama yang berpindah ke lokasi PT. Hindoli ini.

“Tempat mereka ngebor yang lama sudah tidak menghasilkan lagi, jadi mereka pindah ke areal PT. Hindoli” ujarnya

Sementara Ahmad Subandi (55) salah satu seorang tokoh masyarakat setempat mengatakan bahwa, aktivitas pengeboran minyak ilegal di Muba ini terus bertambah. Apalagi menurutnya, saat ini aktivitas mereka diduga dukung oleh perusahaan perkebunan selaku pemilik areal.

“Saya sudah banyak dapat informasi, saat ini sejumlah perusahaan perkebunan sudah banyak yang beralih fungsi. Ini tidak boleh dibiarkan, harus ditindak tegas,” katanya.

Lebih lanjut Ahmad menjelaskan bahwa, kondisi itu tentunya sangat memprihatinkan, dimana aktivitas ilegal Driling di Muba menduga kuat mendapat beking dari sejumlah penegak hukum, kini mendapat dukungan dari pihak perusahaan perkebunan sebagai penyedia lahan.

“Kita minta penegak hukum dan pihak pemerintah daerah dapat segera mengambil tindakan tegas untuk mengatasi ilegal Driling di Muba ini. Sebab jika ini dibiarkan, maka akan terjadi kerusakan lingkungan yang sangat parah,” pungkasnya. (Hadi)


banner
NASIONAL
img
Selasa, 07 Juli 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II DPR RI mulai mematangkan substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Pertanahan melalui Focus Group Discussion (FGD)
img
Selasa, 07 Juli 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengimbau masyarakat untuk memahami besaran biaya resmi sebelum mengurus berbagai layanan pertanahan. Langkah tersebut dinilai penting guna menciptakan pelayanan
img
Senin, 06 Juli 2026
Timika - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menganugerahkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) kepada 23 orang prajurit TNI sebagai bentuk penghargaan negara atas dedikasi, loyalitas, keberanian dan pengabdian terbaik
img
Senin, 06 Juli 2026
Jakarta - Bertempat di Honbu Dojo INKAI Jatinegara, Jakarta, pada Minggu (5/7/2026), dilaksanakan acara pelepasan Tim Karate INKAI Indonesia yang akan berlaga pada Kejuaraan SEAKF (South East Asian Karate Federation)
img
Minggu, 05 Juli 2026
Demak, mediaindonesianews.com - Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa
img
Minggu, 05 Juli 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) DKI Jakarta mendesak agar oknum prajurit TNI aktif yang diduga terlibat dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program

MEDIA INDONESIA NEWS