8 Rekomendasi PWYP Indonesia Untuk Menteri Bahlil

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Presiden Jokowi kembali lakukan reshuffle kabinet di ujung masa pemerintahannya yang tersisa dua bulan ini. Salah satunya pergantian kursi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang sebelumnya dijabat Arifin Tasrif, kini diserahkan kepada Bahlil Lahadalia. Pelantikan Bahlil sebagai Menteri ESDM dilakukan bersama dua menteri baru lainnya di Istana Negara, Senin (19/8).

Aryanto Nugroho, Koordinator Nasional koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyebut bahwa reshuffle kabinet kali ini, syarat dengan nuansa politik. Sementara jabatan Menteri ESDM merupakan jabatan yang penting dan strategis khususnya berkaitan dengan tata kelola sektor energi dan sumber daya alam di Indonesia, terlebih lagi dalam konteks Indonesia di masa transisi energi seperti saat ini.

"Sebagai Menteri ESDM yang baru, Menteri Bahlil harus bisa menjawab pesimisme publik dengan visi, kerja dan integritasnya di sisa masa pemerintahan ini. Apalagi pergantian kursi Menteri ESDM ini diduga lebih karena konsekuensi terhadap situasi politik saat ini, bukan didasarkan pada upaya untuk perbaikan tata kelola energi dan SDA." Katanya dalam rilis yang diterima redaksi

PWYP Indonesia mendesak Menteri Bahlil agar fokus dan optimal pada kerja-kerja yang menjadi tanggungjawabnya.

"Kita ketahui bersama, bahwa Menteri Bahlil ini menjadi salah satu kandidat kuat salah satu ketua umum Partai Politik. Setelah dilantik, kami mendesak agar Menteri Bahlil fokus pada perbaikan tata kelola sektor energi sumber daya alam” ujarnya.

Menurutnya, fokus terhadap tugas-tugas yang berkaitan dengan kementeriannya menjadi sangat penting dan begitu berat di akhir masa Pemerintahan Presiden Jokowi.

“Ada banyak tugas menanti Menteri Bahlil. Itulah mengapa kami mendorong dan mengingatkan agar menteri yang baru untuk fokus pada kerjanya sebagai menteri,” tegas Aryanto.

PWYP Indonesia juga menekankan bahwa sisa dua bulan Pemerintahan ini menjadi sangat krusial, tidak hanya menyelesaikan tugas kerja kabinet di bawah Presiden Jokowi. Namun juga, menjadi “jembatan” bagi kerja-kerja di Pemerintahan mendatang.  

Setidaknya, ada 8 tugas yang harus dilakukan oleh Menteri Bahlil dalam 2 bulan ini, yaitu, Meletakkan pondasi dalam percepatan transisi energi berkeadilan. Memastikan tidak ada solusi palsu dalam transisi energi di Indonesia, misalnya memunculkan istilah “energi baru”, untuk memberi ruang bagi penggunaan nuklir, teknologi CCS/CCUS pada industri migas, maupun gasifikasi batubara. Ketiga, membuka sekat hambatan regulasi dan kebijakan untuk pengembangan energi terbarukan, baik pusat dan daerah.

"Keempat, memperkuat transparansi dan akuntabilitas sektor pertambangan migas, minerba, ketenegalaistikan dan energi terbarukan. Sebagaimana kita ketahui, dalam 3 tahun terakhir banyak pejabat Kementerian ESDM yang ditangkap aparat penegak hukum karena sejumlah kasus korupsi. Kelima, memperjelas strategi hilirisasi yang sejalan dengan pengembangan energi ramah lingkungan dan strategi pencegahan krisis iklim." Paparnya

Keenam, memperkuat pembinaan dan pengawasan, sebagai prasyarat digitalisasi perizinan. Ketujuh, mengendalikan produksi batubara dan mineral kritis yang ugal-ugalan. Pasalnya, produksi batu bara saat ini sangat jauh dari target RUEN dan hal itu tak sejalan dengan semangat transisi energi. Meningkatnya permintaan mineral kritis mengakibatkan eksploitasi akan semakin masif. Ini merupakan ancaman terhadap lingkungan dan ruang hidup masyarakat dan Kedelapan, mengarusutamakan dan memperkuat kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di semua rantai nilai di sektor ESDM, termasuk di dalamnya perlindungan lingkungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia.

“Setidaknya, inilah tugas-tugas yang menanti Menteri Bahlil di meja kerjanya sebagai menteri ESDM yang baru. Karena inilah tantangan perbaikan tata kelola sektor energi dan sumber daya alam saat ini, dan akan datang,” pungkas Aryanto.

Seperti diketahui PWYP Indonesia merupakan koalisi masyarakat sipil yang beranggotakan 29 organisasi masyarakat sipil di tingkat nasional dan daerah, untuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumber daya ekstraktif minyak dan gas bumi (Migas), pertambangan mineral dan batubara (Minerba), energi dan sumber daya alam dengan Visi terwujudnya kesejahteraan rakyat yang adil dan berdaulat melalui tata kelola sumber daya ekstraktif di Indonesia secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.***