bendera

Rabu, 08 Juli 2026    09:28 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

FOKUS
 


Perusahaan Daerah Berani Memanfaatkan Dana Masyarakat Melalui Go Publik


Lian,    29 April 2021,    23:58 WIB

Perusahaan Daerah Berani Memanfaatkan Dana Masyarakat Melalui Go Publik
Dr. Denny Tewu SE, MM

Jakarta-mediaindonesianews.com:Salah satu harapan penerapan Otonomi Daerah (Otda) adalah daerah bisa mandiri secara fiscal, namun kenyataaannya setelah 25 tahun berjalan, masih banyak daerah yang sangat tergantung dari transfer pusat.


“Ya kelihatannya seperti itu, bisa kita lihat dari indikator Perusahaan-perusahaan yang Go Publik 95%an umumnya beralamat di Jakarta, mengapa daerah belum memanfaatkannya, ya bisa dilihat dari skala perusahaan daerah yang belum memadai, atau SDM yang belum siap, bisa juga karena regulasi yang membuat perusahaan daerah hanya mengerjakan yang kecil-kecil  saja, sementara proyek besar digarap perusahaan-perusahaan besar dari Jakarta, hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Pusat,” papar DR. Denny Tewu, SE.,MM., Wakil Rektor 2 Universitas Kristen Indonesia (UKI) kepada mediaindonesianews.com, Rabu (28/4).

Lebih lanjut Denny menjelaskan bahwa, Kepala Daerah harus dapat berinovasi dan berkreasi dalam mengelola dan menggali sumber daya daerahnya terutama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) mereka. Dengan demikian daerah dapat lebih mandiri secara fiskal.

“selain mengeksplore SDA Daerah juga namun harus beri kesempatan untuk SDM maupun Perusahaan Daerah mendapatkan kesempatan yang besar pula,” ujarnya.


Menurut Denny Tewu, ada tujuh hal yang harus diperbaiki untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, ketujuh hal tersebut antara lain, perubahan paradigma pemerintahan dan pembangunan, sinergi antar pemerintahan, pemetaan masalah berbasis data sebagai dasar   kebijakan, pembinaan dan pengawasan, sikap lebih adaptif, inofatif, kolaboratif, serta korektif.

“selain itu diperlukan pula reformasi birokrasi menyeluruh dan konsisten dalam implementasi deregulasi kebijakan sesuai UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, dengan hal tersebut, tinggal dorongan untuk SDM maupun Perusahaan lokal agar dapat lebih berperan dalam berbagai sektor pembangunan di daerahnya,” tegasnya.

Kedepannya Denny meminta Perusahaan daerah harus diberi kesempatan dan berani memanfaatkan dana masyarakat melalui go public.

“bagaima caranya, ya mari semua pihak mendukung dan memberikan kesempatan kepada daerah itu sendiri, agar dapat menjadi pemain, dan bukan hanya follower saja,” tutupnya. (Lian)


banner
NASIONAL
img
Selasa, 07 Juli 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II DPR RI mulai mematangkan substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Pertanahan melalui Focus Group Discussion (FGD)
img
Selasa, 07 Juli 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengimbau masyarakat untuk memahami besaran biaya resmi sebelum mengurus berbagai layanan pertanahan. Langkah tersebut dinilai penting guna menciptakan pelayanan
img
Senin, 06 Juli 2026
Timika - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menganugerahkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) kepada 23 orang prajurit TNI sebagai bentuk penghargaan negara atas dedikasi, loyalitas, keberanian dan pengabdian terbaik
img
Senin, 06 Juli 2026
Jakarta - Bertempat di Honbu Dojo INKAI Jatinegara, Jakarta, pada Minggu (5/7/2026), dilaksanakan acara pelepasan Tim Karate INKAI Indonesia yang akan berlaga pada Kejuaraan SEAKF (South East Asian Karate Federation)
img
Minggu, 05 Juli 2026
Demak, mediaindonesianews.com - Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa
img
Minggu, 05 Juli 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) DKI Jakarta mendesak agar oknum prajurit TNI aktif yang diduga terlibat dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program

MEDIA INDONESIA NEWS