Kejati Kalbar Tahan MNH Atas Dugaan Korupsi Pembangunan Bandara di Kalbar

Pontianak-Mediaindonesianews.com: Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat (Kalbar) menetapkan MNH sebagai tersangka atas dugaan Korupsi Pekerjaan Pengembangan Bandar Udara Rahadi Oesman Ketapang, Kalbar yang didanai dari APBN Tahun Anggaran 2023, Rabu (25/6).

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kalbar Siju, SH.MH dalam keterangan Persnya menyampaikan bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil pengembangan penyidikan, berbagai alat bukti dan keterangan saksi, yang dikumpulkan.

"MNH selaku Konsultan Pengawas dalam perkara ini dan terdapat ketidak sesuaian Volume dan Mutu antara yang tertera dalam Kontrak dengan yang terpasang, dengan Nilai selisih sebesar Rp8.095.293.709,48,-" katanya di Kantor Kejati Kalbar, Jl.A Yani No.82 Pontianak.

Lebih lanjut Siju menjelaskan bahwa perbuatan tersangka melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHAP dilakukan penahanan tersangka selama 20 hari ke depan hari di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pontianak terhitung mulai tanggal 25 Juni 2025 sampai tanggal 14 Juli 2025." Jelasnya.

Sementara itu Kajati Kalbar Ahelya Abustam, SH., MH melalui Kasi Penkum Kejati Kalbar, I Wayan Gedin Arianta, SH., MH, berkomitmen menuntaskan perkara ini secara profesional, akuntabel, dan transparan untuk menegakkan hukum yang berkeadilan serta akan senantiasa menjaga kepercayaan publik terhadap kami selaku aparat penegak hukum.

"Kami juga mengimbau kepada seluruh pihak untuk turut mendukung proses penegakan hukum yang telah kami lakukan, dengan memberikan informasi yang relevan dan tidak menyebarkan informasi yang bersifat spekulatif maupun menyesatkan. Kejati Kalbar akan terus memberikan perkembangan penanganan perkara ini kepada publik secara berkala sesuai ketentuan hukum yang berlaku." Pungkasnya. (Budi)