bendera

Rabu, 08 Juli 2026    04:55 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

HEADLINE
 


Karangan Bunga Kritik PT BDS Hiasi Kantor DPRD di Tengah Ultah Bupati Bandung


Agn,    07 Agustus 2025,    17:01 WIB

Karangan Bunga Kritik PT BDS Hiasi Kantor DPRD di Tengah Ultah Bupati Bandung
Istimewa

Bandung-Mediaindonesianews.com: Dua karangan bunga bernada kritis tiba-tiba menghiasi halaman depan Kantor DPRD Kabupaten Bandung, Kamis (7/8), bertepatan dengan perayaan ulang tahun Bupati Bandung, Dadang Supriatna. Karangan bunga tersebut bukan sekadar ucapan, melainkan sinyal protes keras dari Forum Korban PT Bandung Daya Sentosa (BDS) terhadap dugaan penyimpangan di tubuh badan usaha milik daerah tersebut.


Karangan Bunga Kritik PT BDS Hiasi Kantor DPRD di Tengah Ultah Bupati Bandung

Karangan pertama bertuliskan tegas: “PANSUSKAN PT BDS, SELAMATKAN IKLIM INVESTASI KAB. BANDUNG”, yang menjadi seruan agar DPRD segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki dugaan konflik kepentingan dan potensi kerugian negara dalam pengelolaan PT BDS.

“Tanpa langkah tegas, kepercayaan investor terhadap Kabupaten Bandung akan terus merosot,” tegas Deded, CEO Indofarm sekaligus pimpinan forum korban PT BDS, saat ditemui di depan Kantor DPRD.

Karangan kedua tampil lebih satir, memuat ucapan: “Selamat Ulang Tahun Dadang Supriatna, Semoga Panjang Umur Sampai 105 Milyar Tahun.”


Angka tersebut dianggap sebagai sindiran terhadap dugaan aliran dana tak transparan dalam tubuh PT BDS yang disebut-sebut mencapai miliaran rupiah.

“Kami tidak sedang merayakan. Kami sedang memperingatkan,” ujar Deded.

Menurutnya, karangan bunga ini menjadi simbol peringatan serius bahwa meskipun Bupati Dadang telah meraih ratusan penghargaan, keberadaan oknum di BUMD dapat mencoreng citra pemerintahan. Ia menyebut DPRD seolah abai terhadap suara warga dan korban yang terlibat dalam persoalan investasi tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari DPRD Kabupaten Bandung terkait tuntutan pembentukan pansus. Sebelumnya, Ketua DPRD Renie Rahayu Fauzi menyatakan kasus PT BDS adalah urusan bisnis murni, dan meminta publik untuk bersikap objektif.

Namun pernyataan tersebut justru menuai kritik dari sejumlah vendor dan mitra kerja PT BDS, yang merasa belum mendapat ruang klarifikasi dan mendesak agar DPRD bertindak.

Forum Korban PT BDS menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga mendapatkan transparansi dan keadilan, serta menantikan respons nyata dari DPRD maupun Pemkab Bandung atas desakan publik yang semakin menguat. (Agn)


banner
NASIONAL
img
Selasa, 07 Juli 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II DPR RI mulai mematangkan substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Pertanahan melalui Focus Group Discussion (FGD)
img
Selasa, 07 Juli 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengimbau masyarakat untuk memahami besaran biaya resmi sebelum mengurus berbagai layanan pertanahan. Langkah tersebut dinilai penting guna menciptakan pelayanan
img
Senin, 06 Juli 2026
Timika - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menganugerahkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) kepada 23 orang prajurit TNI sebagai bentuk penghargaan negara atas dedikasi, loyalitas, keberanian dan pengabdian terbaik
img
Senin, 06 Juli 2026
Jakarta - Bertempat di Honbu Dojo INKAI Jatinegara, Jakarta, pada Minggu (5/7/2026), dilaksanakan acara pelepasan Tim Karate INKAI Indonesia yang akan berlaga pada Kejuaraan SEAKF (South East Asian Karate Federation)
img
Minggu, 05 Juli 2026
Demak, mediaindonesianews.com - Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa
img
Minggu, 05 Juli 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) DKI Jakarta mendesak agar oknum prajurit TNI aktif yang diduga terlibat dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program

MEDIA INDONESIA NEWS