Soroti Program Ekonomi Prabowo, Prof Didin: Semua Harus Jadi Subject of Control

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO), Prof Didin, menyoroti sejumlah program ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya memerlukan pengawasan ketat agar benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.

Dalam keterangan resminya, Prof Didin membandingkan kebijakan era Presiden Joko Widodo yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, dengan era Prabowo yang mengusung konsep ekonomi rakyat. Menurutnya, meski program Prabowo memiliki arah yang baik, sejumlah permasalahan mendasar belum terselesaikan.

Ia mencontohkan program Makmur Bersama Gotong Royong (MBG) yang memiliki alokasi Rp171 triliun namun baru terealisasi Rp4,4 triliun, serta program Koperasi Desa Merah Putih yang direncanakan hadir di lebih dari 80 ribu desa.

“Kalau berjalan, ini sangat bagus. Tapi pertanyaannya, apakah SDM di desa memadai untuk mengelola koperasi desa dengan 6 outletnya? Manajemennya bagaimana?” kata Prof Didin.

Ia mengingatkan agar koperasi dijalankan sesuai ruh gotong royong, bukan entitas liberal, serta disertai pendampingan manajemen. Tanpa pengawasan dan pembinaan, ia memperkirakan risiko kredit macet bisa mencapai Rp85 triliun dalam lima tahun.

Selain itu, Prof Didin juga menyoroti program Sekolah Rakyat yang menelan anggaran besar. Ia menilai pemerintah sebaiknya memperbaiki sekolah inpres yang ada di desa dan kecamatan daripada membangun sekolah baru.

“Saya khawatir, sistem gratis di Sekolah Rakyat justru mematikan sekolah inpres yang kondisinya semakin memburuk,” ujarnya.

Terkait program Danantara, yang mengusung konsep state-led development seperti pernah digagas ekonom Soemitro Djojohadikusumo, Prof Didin menilai sistem tersebut hanya bisa berhasil jika disertai politik bersih dan bebas kebocoran anggaran.

“Penelitian saya menunjukkan kebocoran APBN saat ini 40–57 persen, lebih besar dibanding era Soeharto. Kalau mau berhasil, pemerintah harus serius memberantas korupsi,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa seluruh BUMN, Danantara, dan program pemerintah harus menjadi subject of control semua pihak, tidak hanya Presiden.

“Pemerintah, DPR, rakyat, dan cendekiawan harus mengawasi. Kalau rugi, harus diaudit dan dipertanggungjawabkan. Jangan sampai aset rakyat tidak perform,” pungkasnya.*