bendera

Rabu, 08 Juli 2026    07:10 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

HEADLINE
 


Mendagri Tito Karnavian Sebut Anjungan Dukcapil Mandiri Bisa Cegah Korupsi


dee maz,    31 Januari 2020,    20:15 WIB

Mendagri Tito Karnavian Sebut Anjungan Dukcapil Mandiri Bisa Cegah Korupsi

Surabaya – MI.News : Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof.H.M. Tito Karnavian Ph.D., menyebut Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) sebagai bagian dari inovasi Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri yang memiliki sistem dan fungsi strategis dalam mencegah korupsi dalam pelayanan administrasi kependudukan.


Hal itu diungkapkannya dalam Rapat Koordinasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 dan Launching Anjungan Dukcapil Mandiri Provinsi Jawa Timur “Jatim Smart Province” di Grand City Surabaya, Jawa Timur, Jumat (31/01/2020).

"Dengan adanya inovasi anjungan Dukcapil mandiri ini, bisa memberikan manfaat yang sangat besar sekali bagi warga Indonesia. ADM ini juga memiliki fungsi strategis, terutama dalam pemberantasan korupsi, salah satu upaya untuk mencegah korupsi adalah menciptakan sistem," kata Mendagri.

Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) meminimalisasi adanya sentuhan antara petugas dan masyarakat, sehingga indikasi pungli maupun korupsi menjadi berkurang.


"Hilangnya sentuhan antara manusia, masyarakat dan petugas itu sudah memperoleh peluang, karena yang disentuh mesin, mesin tidak mungkin minta amplop, kecuali ada tulisan 'amplop dulu dong'. Nah ini saya kira role model bagi sistem yang lain terutama yang dianggap strategis merah rawan korupsi, sehingga peluangnya menjadi berkurang," ujarnya.

Mendagri mengatakan, ADM ini membuat warga bisa mencetak berbagai kartu identitas yang dikeluarkan Dukcapil secara mandiri. Tak hanya itu, ADM juga dapat mempermudah birokrasi layanan dalam administrasi kependudukan.

"Nah ini akan mempermudah semuanya, akan memotong birokrasi yang sulit-sulit, yang kadang dihadapi masyarakat selama ini," imbuhnya.

Dengan adanya inovasi yang dihadirkan Kemendagri dalam melayani masyarakat, Pemerintah Daerah diharapkan memiliki mesin ADM dengan pengadaan melalui e-katalog.

"Harapan kita tentunya ini bisa digunakan dan didorong agar kepala daerah masing-masing supaya memiliki mesin ini, jadi jangan khawatir ini mainannya Kemendagri karena ini sudah menggunakan e-katalog, silahkan berhubungan dengan e-katalog nya tanpa berhubungan dengan Kemendagri," tegas Mendagri.

Ia juga mengapresiasi langkah Provinsi Jawa Timur yang telah menerapkan ADM mandiri, Mendagri berharap langkah tersebut akan diikuti oleh Pemda lainnya untuk mempermudah layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat.


banner
NASIONAL
img
Selasa, 07 Juli 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II DPR RI mulai mematangkan substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Pertanahan melalui Focus Group Discussion (FGD)
img
Selasa, 07 Juli 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengimbau masyarakat untuk memahami besaran biaya resmi sebelum mengurus berbagai layanan pertanahan. Langkah tersebut dinilai penting guna menciptakan pelayanan
img
Senin, 06 Juli 2026
Timika - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menganugerahkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) kepada 23 orang prajurit TNI sebagai bentuk penghargaan negara atas dedikasi, loyalitas, keberanian dan pengabdian terbaik
img
Senin, 06 Juli 2026
Jakarta - Bertempat di Honbu Dojo INKAI Jatinegara, Jakarta, pada Minggu (5/7/2026), dilaksanakan acara pelepasan Tim Karate INKAI Indonesia yang akan berlaga pada Kejuaraan SEAKF (South East Asian Karate Federation)
img
Minggu, 05 Juli 2026
Demak, mediaindonesianews.com - Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa
img
Minggu, 05 Juli 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) DKI Jakarta mendesak agar oknum prajurit TNI aktif yang diduga terlibat dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program

MEDIA INDONESIA NEWS