bendera

Rabu, 08 Juli 2026    10:41 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

HEADLINE
 


Mendagri Dukung Pemda yang Imbau Warganya Tak Mudik guna Cegah Corona


dee maz,    30 Maret 2020,    19:34 WIB

Mendagri Dukung Pemda yang Imbau Warganya Tak Mudik guna Cegah Corona

Jakarta - MINews : Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendukung langkah pemerintah daerah yang mengimbau penundaan mudik massal. Tito mengatakan dari hasil analisis Kemendagri penundaan mudik massal bisa mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19) secara signifikan.


Dalam keterangan tertulis Tito yang disampaikan Staf Khusus (Stafsus) Mendagri, Kastorius Sinaga, Kamis (26/3/2020), imbauan penundaan mudik massal sejalan dengan kebijakan work from home dan physical distancing. Tito meminta pemda mengawai secara ketat larangan atau pembatasan mudik massal.

"Dari data yang kita miliki, bila kita dapat mereduksi secara signifikan jumlah dan frekuensi program mudik bareng, maka volume arus mudik dari kota-kota besar seperti Jabodetabek, yang merupakan episentrum penyebaran COVID-19, akan dapat ditekan secara signifikan," kata Tito.

Tito memastikan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 juga akan mengawasi kegiatan mudik. Hal tersebut dilakukan, sebut dia, mudik massal merupakan kegiatan yang menguras energi, sehingga membuka potensi penularan virus Corona.


"Biasanya, mudik bareng sangat identik dengan pengumpulan massa besar yang berdesakan, baik di saat pemberangkatan, di perjalanan hingga di ketibaan. Seperti kita tahu, mudik bareng cukup melelahkan dan pastinya mengakibatkan stamina ketahanan tubuh peserta mudik drastis ngedrop dan menjadi sasaran empuk serangan COVID-19," ungkap Tito.

Selain itu, Tito mengingatkan semua pemda untuk melakukan rapid test virus Corona sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan. Eks Kapolri itu menuturkan pelaksanaan rapid test secara otomatis akan menekan jumlah pemudik.

"Rapid test ini akan otomatis berdampak pada menurunnya mobilitas arus mudik karena mereka yang positif dan masuk kategori ODP dan tentu akan tertunda mobilitasnya karena akan mengikuti program pengawasan atau karantina. Proses ini akan juga menghambat penularan ke desa tujuan mudik," jelasnya.

Tito memastikan pemerintah pusat, daerah, dan kementerian/lembaga terkait lainnya akan bekerja sama secara maksimal dalam menekan penyebaran virus Corona. Mantan Kapolda Densus Polri itu mengatakan kerja sama yang dilakukan saat ini menjadi pembelajaran penting bagi birokrasi di Tanah Air.

"Ini merupakan pembelajaran penting bagi birokrasi pusat dan daerah untuk menerapkan aneka kebijakan bersifat makro kita implementasikan secara detail dan terkendali hingga di tingkat praksis dan mikro," tutur Tito.


banner
NASIONAL
img
Selasa, 07 Juli 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II DPR RI mulai mematangkan substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Pertanahan melalui Focus Group Discussion (FGD)
img
Selasa, 07 Juli 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengimbau masyarakat untuk memahami besaran biaya resmi sebelum mengurus berbagai layanan pertanahan. Langkah tersebut dinilai penting guna menciptakan pelayanan
img
Senin, 06 Juli 2026
Timika - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menganugerahkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) kepada 23 orang prajurit TNI sebagai bentuk penghargaan negara atas dedikasi, loyalitas, keberanian dan pengabdian terbaik
img
Senin, 06 Juli 2026
Jakarta - Bertempat di Honbu Dojo INKAI Jatinegara, Jakarta, pada Minggu (5/7/2026), dilaksanakan acara pelepasan Tim Karate INKAI Indonesia yang akan berlaga pada Kejuaraan SEAKF (South East Asian Karate Federation)
img
Minggu, 05 Juli 2026
Demak, mediaindonesianews.com - Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa
img
Minggu, 05 Juli 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) DKI Jakarta mendesak agar oknum prajurit TNI aktif yang diduga terlibat dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program

MEDIA INDONESIA NEWS