bendera

Senin, 20 April 2026    12:53 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

HEADLINE
 


Plt Jubir KPK Ipi Maryati : "KPK Terima 118 Laporan Keluhan Bansos"


Lina,    17 Juni 2020,    17:23 WIB

Plt Jubir KPK Ipi Maryati :

Jakarta - MINews - KPK meluncurkan aplikasi JAGA Bansos pada 29 Mei 2020. Seminggu semenjak peluncuran yakni pada 5 Juni, KPK telah mendapatkan 118 keluhan laporan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos). Keluhan masyarakat tersebut ditujukan kepada 78 pemda yang terdiri dari 7 pemerintah provinsi dan 71 pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan instansi yang paling banyak menerima keluhan adalah Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Indramayu masing-masing sebanyak 5 laporan, Pemkab Tangerang dan Pemkab Bandung masing-masing sebanyak 4 laporan, Pemkab Aceh Utara dan Pemkab Subang masing-masing sebanyak 3 laporan, selebihnya menerima masing-masing sebanyak 1 laporan.


 

 “Keluhan yang paling banyak disampaikan adalah keluhan laporan terkait pelapor tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar,” kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati.  Selain itu topik pengaduan lainnya adalah bantuan dana yang diterima namun jumlahnya kurang dari yang seharusnya. 

 


Dia menambahkan, keluhan lain yang disampaikan pelapor kepada aplikasi JAGA bansos adalah bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan, nama di daftar bantuan tidak ada (penerima fiktif), mendapatkan bantuan lebih dari satu, bantuan yang diterima berkualitas buruk, seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan, dan beragam topik lainnya dengan total mencapai 28 laporan.

 

KPK meluncurkan aplikasi pelaporan bansos yaitu JAGA bansos untuk menampung keluhan masyarakat tentang penyimpangan/penyalahgunaan bansos di lapangan. Keluhan atau laporan yang masuk ke JAGA bansos, selanjutnya akan disampaikan KPK kepada pemda terkait. Informasi dari masyarakat ini diteruskan melalui unit Koordinasi Wilayah (Korwil) pencegahan KPK yang melakukan pendampingan dan pengawasan dalam perbaikan tata kelola pemerintah daerah di 34 provinsi yang meliputi 542 pemda. Selanjutnya, KPK akan memonitor tindak lanjut penyelesaian atas laporan dan keluhan masyarakat tersebut.

 

Di lain sisi, dengan aplikasi ini, KPK mendorong pelibatan dan peran aktif masyarakat untuk turut mengawasi dan menyampaikan informasi jika terjadi penyimpangan dalam penyaluran bansos. Harapannya, pengawasan bersama ini dapat memperbaiki mekanisme penyaluran bansos dan memastikan masyarakat yang terdampak di masa pandemi mendapatkan haknya. 

 

Keluhan bansos dapat disampaikan secara langsung melalui gawai dengan mengunduh aplikasi JAGA (JAGA Apps) di Play store dan App store untuk sistem operasi android ataupun iOs. Selain melalui gawai, masyarakat juga bisa mengakses JAGA melalui situs https://jaga.id. (LN)

 


banner
NASIONAL
img
Senin, 20 April 2026
Sabang – Mediaindonesianews.com: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Jose Rizal, menyebut kawasan Sabang memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi hub industri berskala global, bahkan dinilai
img
Minggu, 19 April 2026
Magelang - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam kegiatan pengarahan kepada para Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seluruh Indonesia pada Kursus Pemantapan Pimpinan
img
Jumat, 17 April 2026
Pontianak-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat pengawasan terhadap pemegang hak atas tanah, khususnya perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB),
img
Jumat, 17 April 2026
Jakarta –  Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (Ketum PBTI) Letjen TNI Richard Tampubolon, S.H.,M.M menutup Rapat Kerja Nasional Taekwondo Indonesia Tahun 2026 di Arhotel Gelora Senayan, Jakarta Pusat, Kamis
img
Kamis, 16 April 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, membuka Forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) 2026 dengan menekankan pentingnya penyamaan persepsi antarinstansi

MEDIA INDONESIA NEWS