bendera

Jumat, 24 April 2026    16:12 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

HEADLINE
 


Kaum Buruh Harus Tolak PSBB Ketat Kebijakan Anies Baswedan


Ben25/ips,    30 September 2020,    21:38 WIB

Kaum Buruh Harus Tolak PSBB Ketat Kebijakan Anies Baswedan
Arief Poyuono Ketua Umum LPPC19-PEN

Jakarta - mediaindonesianews.com: Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat di DKI Jakarta hingga 11 Oktober 2020 mendatang mendapat kritikan dari Lembaga Pemantau Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN).


LPPC19-PEN menyerukan pada pimpinan parpol di DKI Jakarta agar segera menggelar hak angket untuk menanyakan kebijakan Anies Baswedan yang sudah banyak merugikan masyarakat dalam Penanganan Covid 19 dan Presiden Joko Widodo juga bergerak dengan cepat untuk segera menonaktifkan Anies Baswedan.

"Bagi Kawan-kawan serikat Buruh perlu tahu bahwa kebijakan Anies Baswedan telah menyebabkan dampak PHK besar besaran dan di himbau agar melakukan aksi aksi penolakan PSBB ketat yang dilakukan oleh Gubenur DKI Jakarta." Ujar Arief Poyuono, Ketua Umum LPPC19-PEN kepada mediaindonesianews.com, Rabu (30/9).

Menurut Arief, Gubenur DKI Jakarta sudah jelas-jelas melakukan "mbalelo" pada Presiden Joko Widodo dan membuat kebijakan PSBB ketat di Jakarta tanpa meminta izin pemerintah pusat.

"Hanya Anies Baswedan yang membuat aturan PSBB ketat dari seluruh kepala daerah di Indonesia." Katanya


Menurut Arief, kalau Presiden tidak mengambil tindakan untuk menonaktifkan segera Anies Baswedan hal ini akan membuat kepala daerah lainnya akan melakukan "mbalelo" pada Presiden, dan kedepan bukan cuma kebijakan PSBB saja mereka mbalelo tapi nantinya juga pada kebijakan lainnya.

“Seperti diketahui Presiden Joko Widodo kembali menegaskan ketidaksetujuannya ihwal penerapan PSBB ketat di tingkat Kota/Kabupaten, apalagi provinsi karena sudah cukup bukti dengan adanya PSBB ketat di DKI Jakarta telah menyebabkan PHK besar-besaran pada pekerja dan berdampak PHK juga disektor sektor usaha penyokong diluar Jakarta terhadap usaha di Jakarta seperti usaha bahan baku makanan dan minuman untuk usaha kuliner di Jakarta,” jelasnya.

“Belum lagi usaha restoran yang di Mall sudah mulai mengeluh dengan sepinya usaha mereka dan pajak pemprov DKI yang mencekik mereka disaat ini akibat sepinya pengunjung akibat PSBB Ketat pertama dan PSBB Ketat saat ini” pungkasnya (benz25/ips)


banner
NASIONAL
img
Kamis, 23 April 2026
Samarinda - Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) menggelar Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Taekwondo Indonesia kategori Cadet dan Junior Tahun 2026. Ajang bergengsi ini, diikuti oleh atlet-atlet muda terbaik dari berbagai provinsi
img
Kamis, 23 April 2026
Kaltim – Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (Ketum PBTI) yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia (Kasum TNI) Letjen TNI Richard Tampubolon, S.H.,M.M. melantik dan mengukuhkan
img
Kamis, 23 April 2026
Bangkinang-Mediaindonesianews.com: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, menegaskan pentingnya kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat kepada jajaran di daerah, khususnya di Provinsi Riau.
img
Rabu, 22 April 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Publish What You Pay Indonesia menyoroti percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) oleh Dewan Perwakilan Rakyat
img
Rabu, 22 April 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Wakil Bupati (Wabup) Tapanuli Utara (Taput), Deni Parlindungan Lumbantoruan, melakukan pertemuan strategis dengan jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia guna mempercepat transformasi sektor pertanian, Rabu (22/4). Pertemuan
img
Rabu, 22 April 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Koalisi masyarakat sipil bersama Komnas Perempuan dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menyampaikan kekecewaan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menolak gugatan terkait dugaan penyangkalan

MEDIA INDONESIA NEWS