bendera

Rabu, 08 Juli 2026    12:55 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

HEADLINE
 


"Bahaya" Evaluasi PPKM Darurat


Ips,    16 Juli 2021,    11:23 WIB

Daddy Rohanady

Bandung-mediaindonesianews.com: Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady membunyikan alarm bahaya atas situasi penanganan pasien covid-19. Hal itu disampaikan pada hari Jumat (16/07) kepada media melalui telefon genggamnya.

Ketika ditanya situasi terkini terkait pandemi wakil ketua fraksi Gerindra itu menjawab
"Bahaya" karena tidak sedikit tenaga kerja kesehatan (nakes) diberitakan mengundurkan diri.

"Mereka kelelahan karena melayani pasien sejak setahun lalu. Di sisi lain, gelombang pasien yang masuk sudah mengantre. Padahal, ruang perawatan yang ada sudah kewalahan," katanya.

Lebih lanjut Daddy menjelaskan bahwa ketersediaan oksigen mulai diantisipasi, Obat-obatan mulai dipasok, APD mungkin masih harus ditambah, Ruang perawatan di beberapa wilayah diusahakan juga untuk ditambah, entah dengan tenda darurat atau bahkan ada yang menggunakan kontainer.

"Urusan nakes tak bisa diabaikan. Katakanlah semua tersedia, semisal obat, oksigen, APD, ruang rawat. Kalau nakesnya tidak ada atau sangat tidak mencukupi, apa jadinya?" tanya Daddy.

Menurut Daddy, memang sempat ada kesepakatan bersama di tingkat pusat untuk menenggulangi ketersediaan nakes. Namun, hingga kini hal itu belum dieksekusi. Padahal, situasi sudah begitu mendesak. Setelah setahun lebih bergelut, pasti para nakes mulai kelelahan. Manusiawi sekali. Selain itu, mereka juga ada yang terpapar sehingga ada yang harus isolasi mandiri atau dirawat. Bahkan, tidak sedikit yang kemudian meninggal dunia. Beban berat pekerjaan seperti itu pasti memberi tekanan yang tidak ringan kepada nakes secara pribadi maupun keluarganya. Jangan sampai mereka masih harus memikirkan urusan yang tidak perlu mereka pikirkan.

"Ujung-ujungnya, tidak aneh kalau lantas banyak pasien yang dinilai lambat tertangani. Bahkan, Instalasi Gawat Darurat (IGD) beberapa rumah sakit terlihat membludak. Akhirnya, pasien lebih memilih isolasi mandiri. Pihak rumah sakit bukan menolak pasien, tetapi hanya karena jumlah pasien yang membludak." Jelasnya.

Daddy menyatakan ini sudah situasi darurat. Namun, para nakes harus diselamatkan. Jangan sampai mereka justru lantas mengundurkan diri.

"Ini butuh langkah luar biasa, termasuk kebijakannya, karena keadaannya pun luar biasa. Selain itu, evaluasi pula PPKM darurat, karena grafik pasien terpapar tidak melandai," pungkas anggota DPRD Dapil Cirebon-Indramayu tersebut. (ips)




banner
NASIONAL
img
Selasa, 07 Juli 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II DPR RI mulai mematangkan substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Pertanahan melalui Focus Group Discussion (FGD)
img
Selasa, 07 Juli 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengimbau masyarakat untuk memahami besaran biaya resmi sebelum mengurus berbagai layanan pertanahan. Langkah tersebut dinilai penting guna menciptakan pelayanan
img
Senin, 06 Juli 2026
Timika - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menganugerahkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) kepada 23 orang prajurit TNI sebagai bentuk penghargaan negara atas dedikasi, loyalitas, keberanian dan pengabdian terbaik
img
Senin, 06 Juli 2026
Jakarta - Bertempat di Honbu Dojo INKAI Jatinegara, Jakarta, pada Minggu (5/7/2026), dilaksanakan acara pelepasan Tim Karate INKAI Indonesia yang akan berlaga pada Kejuaraan SEAKF (South East Asian Karate Federation)
img
Minggu, 05 Juli 2026
Demak, mediaindonesianews.com - Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa
img
Minggu, 05 Juli 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) DKI Jakarta mendesak agar oknum prajurit TNI aktif yang diduga terlibat dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program

MEDIA INDONESIA NEWS