bendera

Kamis, 14 Mei 2026    02:09 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

HUKUM DAN KRIMINAL
 


GMNI Jakarta Tuding Proyek KDMP Jadi “Perampokan Uang Rakyat”, Desak KPK Audit Rp112 Triliun


Tim Red,    13 Mei 2026,    19:11 WIB

GMNI Jakarta Tuding Proyek KDMP Jadi “Perampokan Uang Rakyat”, Desak KPK Audit Rp112 Triliun
Istimewa

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) DKI Jakarta bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jakarta menggelar aksi di kantor PT Agrinas Pangan Nusantara dan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (13/5). Massa aksi menyoroti dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang disebut mencapai Rp112 triliun.


GMNI Jakarta Tuding Proyek KDMP Jadi “Perampokan Uang Rakyat”, Desak KPK Audit Rp112 Triliun

Ketua DPD GMNI DKI Jakarta, Dendy, memimpin langsung aksi tersebut. Dalam orasinya, ia menilai proyek KDMP yang awalnya digagas sebagai penguatan ekonomi desa justru diduga menjadi ajang korupsi dan monopoli elite birokrasi.

“Negara menganggarkan Rp3 miliar per unit desa, tetapi realisasi di lapangan hanya sekitar Rp1,6 miliar. Ada selisih Rp1,4 miliar per desa. Jika dikalikan 80 ribu titik, maka potensi kerugian negara mencapai Rp112 triliun,” ujar Dendy di depan Gedung KPK.

GMNI Jakarta juga menyoroti keterlibatan unsur militer dalam pengelolaan proyek dan distribusi material bangunan melalui PT Agrinas. Menurut Dendy, kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan semangat reformasi dan berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.


“Kami menolak keterlibatan militer dalam urusan bisnis sipil dan koperasi desa. TNI harus kembali fokus pada tugas pertahanan negara,” tegasnya.

Selain mengkritik proyek KDMP, massa aksi juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia segera melakukan audit investigatif terhadap seluruh proyek KDMP di Indonesia.

Dalam tuntutannya, GMNI Jakarta meminta aparat penegak hukum membongkar dugaan selisih anggaran proyek, mengevaluasi pengelolaan logistik, menghentikan dugaan monopoli distribusi, serta mengutamakan penggunaan produk dalam negeri untuk kebutuhan proyek desa.

Mereka juga mendesak pemerintah mengembalikan pengelolaan koperasi desa sepenuhnya kepada masyarakat tanpa intervensi elite birokrasi maupun kepentingan militer.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan diwarnai sejumlah orasi dari perwakilan mahasiswa. Hingga aksi berakhir, belum ada keterangan resmi dari pihak PT Agrinas Pangan Nusantara maupun Komisi Pemberantasan Korupsi terkait tudingan yang disampaikan massa demonstran.***


banner
NASIONAL
img
Selasa, 12 Mei 2026
Jakarta - TNI melalui Program Papua Pintar menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan dan membangun karakter generasi muda di Papua. Personel Satgas Teritorial, Satgas Swasembada, dan Satgas Habema - KOOPS TNI
img
Selasa, 12 Mei 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Aceh dalam rangka sinergi bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang sebagai langkah memperkuat
img
Selasa, 12 Mei 2026
Jakarta - Dalam Rangka mendukung terlaksananya transformasi digital, Pusat Informasi dan Pengolahan Data Tentara Nasional Indonesia (Pusinfolahta TNI) melaksanakan Forum Satu Data TNI, yang diikuti oleh Disinfolahta TNI AD, AL
img
Selasa, 12 Mei 2026
Manado-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional bersama Komisi Pemberantasan Korupsi menjadikan Sulawesi Utara sebagai daerah percontohan transformasi pelayanan publik bidang pertanahan yang terintegrasi guna memperkuat tata
img
Selasa, 12 Mei 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Upaya menghidupkan kembali nilai-nilai Kesultanan Aceh di tengah derasnya arus globalisasi menjadi perhatian dalam diskusi yang digelar Komunitas Millenial Indonesia Aceh–Jakarta di Dirga Coffee, Cilandak, Jakarta Selatan,
img
Senin, 11 Mei 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mulai merumuskan transformasi organisasi dan tata kerja (OTK) Kantor Pertanahan (Kantah) dengan pendekatan berbasis kewilayahan guna memperkuat efektivitas pelayanan publik

MEDIA INDONESIA NEWS