bendera

Jumat, 10 Juli 2026    09:10 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

KABAR DAERAH
 


Bupati Taput Hadiri Rakor Penanganan Infrastruktur Jalan dan Jembatan se-Sumut


LS,    14 Mei 2025,    23:46 WIB

Bupati Taput Hadiri Rakor Penanganan Infrastruktur Jalan dan Jembatan se-Sumut
istimewa

Medan-Mediaindonesianews.com: Bupati Tapanuli Utara (Taput), Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si, M.Si didampingi Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Taput, Dalan Simanjuntak mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang diselenggarakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Surya, B.Sc di Hotel Grand Inna Medan, Rabu, (14/5).


Bupati Taput Hadiri Rakor Penanganan Infrastruktur Jalan dan Jembatan se-Sumut

Dalam sambutannya, Bupati Taput menyampaikan kondisi geografis wilayahnya yang memiliki curah hujan sangat tinggi dan rentan terhadap bencana alam seperti longsor dan gempa bumi. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kesiapan alat berat dari pihak Balai Jalan untuk menangani potensi longsor yang kerap terjadi di sepanjang jalan nasional di wilayah Kabupaten Taput.

Bupati Taput juga mengusulkan penanganan jalan daerah melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) dan berharap program ini dapat memperoleh pendanaan yang cukup agar pembangunan jalan di daerah-daerah dapat segera diwujudkan.

Bupati juga menyoroti beberapa titik rawan banjir di jalan nasional, antara lain di kawasan Air Panas Sipoholon dan Kota Tarutung. Ia berharap BPJN Sumut dapat segera memberikan penanganan terhadap permasalahan tersebut.


Selain itu, Bupati menyampaikan kondisi Jembatan Rambing Hutabarat yang mengalami kerusakan akibat bencana alam sehingga akses masyarakat terputus. Ia mengusulkan agar pembangunan jembatan gantung sebagai pengganti dapat segera diprogramkan oleh BPJN Sumut.

Bupati Taput juga mengusulkan perbaikan akses jalan menuju kawasan Salib Kasih yang merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Taput.

Rapat koordinasi ini menjadi wadah strategis untuk menyinergikan langkah-langkah pemerintah daerah dan pusat dalam mewujudkan infrastruktur jalan dan jembatan yang andal dan berkelanjutan di seluruh wilayah Sumut.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BPJN Sumut, Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja, ST, MT dan narasumber Kepala Subdirektorat Jalan Daerah, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR, Ahnes Intan, ST, MT serta sejumlah Bupati dan Walikota se Sumut. (LS)


banner
NASIONAL
img
Jumat, 10 Juli 2026
Jakarta, mediaindonesianews.com - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang diwakili oleh Inspektur Jenderal (Irjen) TNI Laksdya TNI Hersan,  memimpin Upacara  Laporan Korps Kenaikan Pangkat 105 Perwira Tinggi
img
Kamis, 09 Juli 2026
Kudus, mediaindonesianews.com - Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. bersama Menteri Pertahanan RI dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa meninjau Yonif
img
Kamis, 09 Juli 2026
Badung-Mediaindonesianews.com: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai resmi menjalin kerja sama dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk untuk menghadirkan layanan pengantaran Paspor Republik Indonesia melalui fitur
img
Kamis, 09 Juli 2026
Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menerima kunjungan kehormatan atau Courtesy Call (CC) Panglima Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand (Chief of Defense Forces of the Royal Thai Armed Forces
img
Kamis, 09 Juli 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempercepat penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pertanahan sebagai landasan hukum baru untuk memperkuat sistem administrasi pertanahan nasional. RUU tersebut
img
Kamis, 09 Juli 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan mulai menerapkan sistem pengukuran terjadwal di seluruh Kantor Pertanahan (Kantah) di Indonesia pada awal Agustus 2026. Kebijakan ini

MEDIA INDONESIA NEWS