bendera

Rabu, 08 Juli 2026    10:36 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

KABAR DAERAH
 


Bupati Taput Temui Kemensos, Dorong Percepatan Sekolah Rakyat dan Penguatan Layanan Sosial


LS,    21 April 2026,    22:02 WIB

Bupati Taput Temui Kemensos, Dorong Percepatan Sekolah Rakyat dan Penguatan Layanan Sosial
Istimewa

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara (Taput) memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendorong percepatan pembangunan sosial, termasuk rencana Sekolah Rakyat dan penanganan dampak bencana. Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, dengan Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, di Kementerian Sosial Republik Indonesia, Salemba, Jakarta, Selasa (21/4).


Pertemuan tersebut dihadiri jajaran pejabat kementerian serta perwakilan perangkat daerah Kabupaten Tapanuli Utara, antara lain Plt. Kepala Dinas Sosial PPPA dan Plt. Kepala Bappelitbangda.

Dalam pertemuan itu, Bupati menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Sosial dalam penanganan bencana hidrometeorologi di Tapanuli Utara. Bantuan yang telah disalurkan meliputi santunan korban meninggal dan luka-luka, jaminan hidup, bantuan perabot rumah tangga, hingga stimulan ekonomi.

“Sinergi pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan masyarakat terdampak bencana memperoleh penanganan yang layak dan berkelanjutan,” ujar Jonius.


Selain penanganan bencana, Pemkab Taput juga mengajukan sejumlah program strategis. Salah satunya percepatan pembangunan Sekolah Rakyat melalui usulan perubahan lokasi lahan di Desa Pariksabungan seluas sekitar 15 hektare. Lahan tersebut merupakan aset milik pemerintah daerah yang telah bersertifikat.

Pemkab juga mengusulkan penambahan kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) guna memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu, diajukan pula pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat kabupaten untuk mempercepat pelayanan sosial terpadu.

Menanggapi hal tersebut, Agus Jabo Priyono menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti usulan yang disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami menyambut baik inisiatif Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Koordinasi seperti ini penting untuk memastikan program perlindungan sosial berjalan optimal,” ujarnya.

Pemkab Taput berharap koordinasi ini dapat meningkatkan serapan program perlindungan sosial dari pemerintah pusat dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.(LS)


banner
NASIONAL
img
Selasa, 07 Juli 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II DPR RI mulai mematangkan substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Pertanahan melalui Focus Group Discussion (FGD)
img
Selasa, 07 Juli 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengimbau masyarakat untuk memahami besaran biaya resmi sebelum mengurus berbagai layanan pertanahan. Langkah tersebut dinilai penting guna menciptakan pelayanan
img
Senin, 06 Juli 2026
Timika - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menganugerahkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) kepada 23 orang prajurit TNI sebagai bentuk penghargaan negara atas dedikasi, loyalitas, keberanian dan pengabdian terbaik
img
Senin, 06 Juli 2026
Jakarta - Bertempat di Honbu Dojo INKAI Jatinegara, Jakarta, pada Minggu (5/7/2026), dilaksanakan acara pelepasan Tim Karate INKAI Indonesia yang akan berlaga pada Kejuaraan SEAKF (South East Asian Karate Federation)
img
Minggu, 05 Juli 2026
Demak, mediaindonesianews.com - Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa
img
Minggu, 05 Juli 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) DKI Jakarta mendesak agar oknum prajurit TNI aktif yang diduga terlibat dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program

MEDIA INDONESIA NEWS