Mahasiswa Kepung Kantor Bupati Sumbawa, Soroti Kelangkaan LPG 3 Kg dan Harga Tembus Rp50 Ribu

Sumbawa-Mediaindonesianews.com: Kelangkaan gas elpiji (LPG) 3 kilogram yang terus terjadi di Kabupaten Sumbawa memicu aksi unjuk rasa dari Aliansi Gerakan Revolusi Demokrasi yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Samawa (BEM Unsa), Kamis (25/6/2026).

Dalam aksi yang digelar di depan Kantor Bupati Sumbawa itu, mahasiswa menilai pemerintah daerah belum mampu menyelesaikan persoalan distribusi LPG subsidi yang telah berlangsung cukup lama. Bahkan, di sejumlah wilayah harga LPG 3 kilogram disebut telah mencapai Rp50 ribu per tabung, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Massa aksi diterima langsung oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, bersama sejumlah pejabat terkait untuk melakukan audiensi dan menyampaikan berbagai tuntutan.

Koordinator Umum aksi, Wahyuddin, menegaskan bahwa pembentukan Satuan Tugas (Satgas) LPG oleh pemerintah daerah belum memberikan dampak signifikan terhadap penyelesaian masalah kelangkaan maupun tingginya harga LPG subsidi di lapangan.

"Kami melihat tidak ada formulasi yang jelas terkait distribusi LPG 3 kilogram. Sampai sekarang masyarakat masih terpaksa membeli hingga dengan harga Rp50 ribu per tabung di beberapa wilayah di Kabupaten Sumbawa," ujarnya.

Dalam audiensi tersebut, mahasiswa juga memaparkan data yang menunjukkan bahwa selama satu tahun terakhir terdapat sekitar 3.376.000 tabung LPG subsidi yang telah disalurkan melalui sembilan agen dan 640 pangkalan di Kabupaten Sumbawa. Namun besarnya jumlah distribusi tersebut dinilai belum mampu menjamin ketersediaan LPG bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Wakil Bupati Mohamad Ansori mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah pengawasan, termasuk inspeksi mendadak bersama aparat penegak hukum terhadap agen dan pangkalan LPG.

Menurut Ansori, sejumlah pangkalan bahkan telah ditutup karena terbukti menjual LPG subsidi di atas HET. Ia juga mengungkap adanya dugaan praktik penyimpangan dalam rantai distribusi LPG subsidi yang dilakukan oleh oknum tertentu.

"Kami bersama aparat penegak hukum pernah mengalami ancaman, dibuntuti, bahkan dipepet saat melakukan pengawasan terhadap distribusi LPG. Hal ini menunjukkan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang mencoba bermain dalam rantai distribusi LPG subsidi untuk keuntungan pribadi," kata Ansori.

Ia menegaskan bahwa LPG 3 kilogram merupakan barang subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu. Karena itu, setiap bentuk penyalahgunaan distribusi dinilai sebagai tindakan yang merugikan hak masyarakat.

"Ini merupakan bentuk penyalahgunaan hak masyarakat kurang mampu. Pelaku yang melakukan hal seperti ini juga terlibat dalam praktik koruptif karena mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat," tegasnya.

Ansori menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama DPRD telah mengusulkan penambahan kuota LPG subsidi kepada pemerintah pusat. Namun hingga kini usulan tersebut belum mendapatkan tanggapan resmi.

Menutup audiensi, mahasiswa mendesak pemerintah daerah segera melakukan reformasi sistem distribusi LPG subsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran dan tidak terus menjadi persoalan tahunan yang membebani masyarakat Sumbawa.

Aksi tersebut menjadi cerminan meningkatnya keresahan masyarakat terhadap ketersediaan LPG subsidi yang hingga kini masih menjadi kebutuhan pokok rumah tangga dan pelaku usaha kecil di daerah tersebut. (JB)