bendera

Senin, 18 Mei 2026    17:23 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

OPINI
 


Wakil Ketua Komisi I DPR Sebut Perairan Natuna Utara Harus Dijaga 24 Jam


dee maz,    14 Januari 2020,    11:02 WIB

Wakil Ketua Komisi I DPR Sebut Perairan Natuna Utara Harus Dijaga 24 Jam
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari

Jakarta – MINews : Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan wilayah perairan Natuna Utara perlu dijaga setiap saat agar tidak ada pihak asing yang melakukan pencurian ikan di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia tersebut.


Ia mengatakan prinsip penjagaan di perairan Indonesia yang wajib menjaga adalah Bangsa Indonesia sendiri. Menurutnya, kapal nelayan asing akan masuk jika pemerintah lengah menjaga perairan tersebut.

“Kalau kita jaga terus, pasti mereka tidak masuk. Menurut saya yang paling penting dilakukan adalah bagaimana patroli setiap saat di wilayah perbatasan. Full 24 jam harus dijaga, kalau dijaga mereka enggak akan masuk,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini kepada wartawan sebelum Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2019).

Kharis menegaskan, hak berdaulat Indonesia atas perairan Natuna Utara memiliki landasan yang kuat, yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa -Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) Tahun 1982. 


Karenanya, sebagai pimpinan Komisi yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan Informatika dan Intelijen ini mendukung usulan penambahan anggaran Badan Keamanan Laut (Bakamla). Adapun pagu anggaran Bakamla pada 2020 berkisar Rp 400 miliar.

Kendati belum menerima usulan tersebut dalam APBN-Perubahan 2020, menurutnya penambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat armada Bakamla, khususnya penjaga pantai (coast guard).

“Jika penambahan anggaran diusulkan, kita akan dukung. Melihat risikonya, dampaknya seperti ini. Dulu-dulu mungkin tidak terlalu terasa bahwa coast guard kita belum sepadan dengan coast guard asing,” jelas legislator dapil Jawa Tengah V itu.

Sebagaimana diketahui, perairan Natuna Utara di Kepulauan Riau menjadi sorotan publik setelah setidaknya 50 kapal ikan China bersama kapal coast guard-nya memasuki perairan Natuna Utara yang merupakan ZEE Indonesia.

Sebagaimana diketahui, pasca kunjungan Presiden Joko Widodo di Natuna pada 7 Januari 2020, kapal nelayan dan cost guard China sempat menghilang.

Namun tak lama berselang, kapal coast guard dan nelayan China kembali terlihat memasuki ZEE Indonesia pada Sabtu (11/01/2020). 

Patroli yang dilakukan oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Usman Harun – 359 bersama KRI Jhon Lie – 358 dan KRI Karel Satsuitubun – 356, bertemu enam kapal coast guard China, satu kapal pengawasan perikanan China dan 49 kapal nelayan pukat China.


banner
NASIONAL
img
Minggu, 17 Mei 2026
Nganjuk - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu
img
Minggu, 17 Mei 2026
Jatim - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan dimulainya operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
img
Jumat, 15 Mei 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengingatkan masyarakat agar memahami perbedaan antara layanan pengecekan sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) guna menghindari kekeliruan dalam proses
img
Jumat, 15 Mei 2026
Semarang-Mediaindonesianews.com: Nusron Wahid menegaskan pentingnya disiplin, pembagian tugas yang jelas, serta tata kelola organisasi yang baik sebagai fondasi utama mewujudkan good governance. Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara
img
Jumat, 15 Mei 2026
Nganjuk - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman dan Ketua Komisi IV DPR RI Ibu Siti Hediati Soeharto didampingi Kepala Staf Angkatan Darat
img
Jumat, 15 Mei 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menegaskan bahwa penentuan lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikannya

MEDIA INDONESIA NEWS