bendera

Jumat, 03 April 2026    06:36 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

OPINI
 


Wakil Ketua Komisi I DPR Sebut Perairan Natuna Utara Harus Dijaga 24 Jam


dee maz,    14 Januari 2020,    11:02 WIB

Wakil Ketua Komisi I DPR Sebut Perairan Natuna Utara Harus Dijaga 24 Jam
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari

Jakarta – MINews : Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan wilayah perairan Natuna Utara perlu dijaga setiap saat agar tidak ada pihak asing yang melakukan pencurian ikan di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia tersebut.


Ia mengatakan prinsip penjagaan di perairan Indonesia yang wajib menjaga adalah Bangsa Indonesia sendiri. Menurutnya, kapal nelayan asing akan masuk jika pemerintah lengah menjaga perairan tersebut.

“Kalau kita jaga terus, pasti mereka tidak masuk. Menurut saya yang paling penting dilakukan adalah bagaimana patroli setiap saat di wilayah perbatasan. Full 24 jam harus dijaga, kalau dijaga mereka enggak akan masuk,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini kepada wartawan sebelum Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2019).

Kharis menegaskan, hak berdaulat Indonesia atas perairan Natuna Utara memiliki landasan yang kuat, yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa -Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) Tahun 1982. 


Karenanya, sebagai pimpinan Komisi yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan Informatika dan Intelijen ini mendukung usulan penambahan anggaran Badan Keamanan Laut (Bakamla). Adapun pagu anggaran Bakamla pada 2020 berkisar Rp 400 miliar.

Kendati belum menerima usulan tersebut dalam APBN-Perubahan 2020, menurutnya penambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat armada Bakamla, khususnya penjaga pantai (coast guard).

“Jika penambahan anggaran diusulkan, kita akan dukung. Melihat risikonya, dampaknya seperti ini. Dulu-dulu mungkin tidak terlalu terasa bahwa coast guard kita belum sepadan dengan coast guard asing,” jelas legislator dapil Jawa Tengah V itu.

Sebagaimana diketahui, perairan Natuna Utara di Kepulauan Riau menjadi sorotan publik setelah setidaknya 50 kapal ikan China bersama kapal coast guard-nya memasuki perairan Natuna Utara yang merupakan ZEE Indonesia.

Sebagaimana diketahui, pasca kunjungan Presiden Joko Widodo di Natuna pada 7 Januari 2020, kapal nelayan dan cost guard China sempat menghilang.

Namun tak lama berselang, kapal coast guard dan nelayan China kembali terlihat memasuki ZEE Indonesia pada Sabtu (11/01/2020). 

Patroli yang dilakukan oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Usman Harun – 359 bersama KRI Jhon Lie – 358 dan KRI Karel Satsuitubun – 356, bertemu enam kapal coast guard China, satu kapal pengawasan perikanan China dan 49 kapal nelayan pukat China.


banner
NASIONAL
img
Kamis, 02 April 2026
Sulut - Reaksi cepat TNI ditunjukkan dengan segera mengerahkan prajurit pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah Provinsi Sulawesi Utara pada Kamis (2/4/2026). Melalui prajurit Kodam XIII/Merdeka, TNI
img
Kamis, 02 April 2026
Sumut-Mediaindonesianews.com: Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan kawasan Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH2) di
img
Kamis, 02 April 2026
Palu-Mediaindonesianews.com: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pembatasan alih fungsi lahan sawah sebagai langkah strategis menjaga ketahanan pangan nasional di tengah ketidakpastian
img
Rabu, 01 April 2026
Palu-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggandeng kalangan akademisi untuk mempercepat legalisasi tanah wakaf di Indonesia. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara
img
Rabu, 01 April 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Transformasi digital layanan pertanahan yang dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus diperkuat dengan menyeimbangkan kemudahan layanan, keamanan data, dan kepastian hukum. Menteri
img
Rabu, 01 April 2026
Jakarta - Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan satelit Navayo periode 2012–2021 pada hari Selasa (31/3/2026), di ruang sidang utama Pengadilan Militer Tinggi

MEDIA INDONESIA NEWS