Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
Humbahas-Mediaindonesianew.com: Sebanyak 6 Fraksi di DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) menyampaikan pandangan umumnya dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Humbahas terhadap nota pengantar Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023, Selasa (11/6).
Fraksi Hanura yang diwakili Martini Purba dalam pandangan umumnya menyampikan anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Humbahas TA 2023 diproyeksikan mencapai Rp83.654.491.866 dan pendapatan transfer sebesar Rp924.699.452.558, sedangkan proyeksi belanja daerah tahun 2023 diperkirakan Rp1.019.223.984.424. Selain itu Frasi Hanura memohon penjelasan Bupati sejauh mana tambahan belanja pada APBD TA 2023 berpihak pada layanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi kreatif.
“Partai Hanura sendiri menekankan agar tetap berkomitmen dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan program kegiatan tahun anggaran 2023 dalam menggunakan anggaran dan menjalankan program.” katanya
Lebih lanjut Martini Purba menjelaskan bahwa, meskipun Humbahas "Maju" yang selalu menjadi visi Bupati, akan tetapi melihat dari kasat mata tidak ada perkembangan yang signifikan sampai saat ini Infrastruktur jalan belum tertata rapi, drainase belum memadai di daerah Papatar, terlebih di desa Parmonangan, Desa Banuarea, Dusun Martonabala Desa Manalu, Desa Peadungdung, Desa Pakkat Hauagong, Desa Purba bersatu dan Dusun Laksa menuju Sibokkare dan inilah yang menjadi prioritas nomor satu buat Partai Hanura yang perlu diperhatikan oleh Bupati. Sedangkan RPJMD untuk periode 5 tahun merupakan penjabaran Visi-Misi dan progam Kepala Daerah yang telah disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Humbahas.
“RPJMD merupakan salah satu janji seorang Kepala Daerah untuk seluruh masyarakat di Humbang Hasundutan untuk Direalisasikan dan penyusunan RPJMD perlu dilaksanakan secara Transparan, Akuntabel dan melibatkan masyarakat dan seluruh Stakeholder dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan serta proses ini harus berjalan secara Demokratis dan Partisipatif, Aspirasi dan kebutuhan masyarakat perlu untuk diperhatikan dalam penyusunan RPJMD perlu adanya sinergi rencana strategis diatasnya yaitu RPJPD dan RPJM Nasional.” paparnya
Fraksi Hanura juga mengingatkan agar Pemkab Humbahas konsisten dengan RPJMD dan memperioritaskan program yang memihak kepentingan dan kebutuhan masyarakat seperti peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar, dan harus mempunyai sistem serta pola penambahan, pergeseran dan pengurangan anggaran belanja yang terukur dan sistematis dengan prognosis anggaran yang telah ditetapkan.
“Partai Hanura masih melihat ada OPD yang menetapkan target-target belanja tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.” ujarnya
Sementara itu Fraksi Golkar dalam pandangannya yang dibacakan Manaek Hutasoit, SE menyampaikan bahwa Fraksi Golkar akan konsisten dalam menyampai kan kritik dan saran yang positif yang sifatnya membangun, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemkab Humbahas pada tahun 2023 terjamin dari seluruh aspek dan berkesinambungan.
“Sesuai fakta ditemukan dilapangan bahwa pembangunan jalan masih belum sesuai dengan yang diharapkan seperti pembangunan jalan yang tidak bersamaan dengan pembangunan beram bahu jalan yang tidak bersamaan., sehingga mengakibatkan kwalitas jalan tersebut tidak dapat bertahan lama dikarenakan tidak memperhatikan kelayakan dan memperhitungkan kualitas dari jalan tersebut.” katanya
Begitu juga dengan kwalitas air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pansimas), agar dapat lebih meningkatkan pelayanan guna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehat, dan Airnya tidak menguning.
“disektor Pertanian sendiri agar kepada Dinas terkait tetap melakukan pendampingan kepada para petani melalui penyuluhan pertanian, serta memperbanyak jaringan jalan usaha tani, pembukaan jalan ke sentra-sentra produksi pertanian, pemberian bibit unggul kepada petani, menjamin subsidi pupuk dan tetap memaksimal kan pemanfaatan Alsintan kepada petani.” ujarnya
Untuk sektor Peternakan dan Budidaya Perikanan Fraksi Golkar mengungkapkan bahwa saat ini diketahui adanya program Menzerokan Keramba Jaring Apung disekitaran Kawasan Danau Toba yang berdampak pada kurangnya ketersediaan ikan air tawar serta mempengaruhi perekonomian Masyarakat.
“Untuk itu Fraksi Golkar meminta agar Dinas terkait sebelum Menzerokan Keramba Jaring Apung agar melakukan pengkajian mengenai Pengembangan Kolam Air Tawar karna hal ini dapat menjadi solusi untuk membantu memenuhi kebutuhan ikan air tawar di Humbang Hasundutan.” katanya
Sedangkan disektor Pendidikan Fraksi Golkar mengharapkan peran penting Pemkab Humbahas terkhusus Dinas Pendidikan dan juga Dinas Kominfo agar anggaran di bidang masing-masing seperti sekolah harus dikelola secara Profesional, Sarana dan Prasarana Pendidikan yang memadai seperti rehap gedung, ruang kelas, ketersediaan Moubeller, dan juga ketersediaan Internet di beberapa sekolah dan untuk sektor UMKM Fraksi Golkar berharap kepada Pemkab Humbahas agar memberikan perhatian khusus kepada pedagang usaha kecil menengah disamping itu UMKM juga dapat menciptakan dan menyerap tenaga kerja.
“Fraksi Golkar mengharapkan dan menyampaikan agar Bupati Humbahas lebih Konsisten didalam program dan perencanaan pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan agar apa yang diinginkan masyarakat dapat terselenggara dan juga tercapai dengan baik.” Pungkasnya.
Dalam rapat tersebut, sebanyak enam Fraksi yang ada menyampaikan pandangannya diantaranya Jamanat Sihite mewakili Fraksi PDI-Perjuangan, Manaek Hutasoit, SE Fraksi Golongan Karya, Martini Purba Fraksi Hanura, Normauli Simarmata Fraksi Nasdem, Guntur Sariaman Simamora Fraksi Persatuan Solidaritas dan Fraksi Gerindra Demokrat dengan juru bicara Darwin S. Marbun.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD, Marolop Manik dan dihadiri para Anggota DPRD, Wakil Bupati, Dr.Oloan Paniaran Nababan, SH, MH, para Asisten dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (BN)