Kemen PUPR Gelar Rakor Dengan Kejaksaan RI

Balikpapan – MINews.com: Dengan tema “Bangun Sinergi untuk Negeri, Infrastruktur Handal, Indonesia Maju” Kejaksaan RI bekerja sama dengan Kementerian PUPR menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawalan dan Pengamanan TP4D bidang Infrastruktur di wilayah Indonesia bagian Tengah, di Hotel Gran Senyiur-Balikpapan.

Irjen Kementerian PUPR Ir, Widiarto, Sp.1 dalam sambutannya menyampaikan bahwa kehadiran TP4 dirasakan telah memberikan kepercayaan diri bagi pemerintah khususnya jajaran Kementerian PUPR dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

“dengan pengawalan dan pengamanan dari aparat penegak hukum serta penandatangan perjanjian kerja sama antara Satuan Kerja Kementerian PUPR diharapkan dapat memperkuat sinergi yang telah terjalin dengan baik” ujarnya.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Dr. Jan S. Maringka, menyampaikan bahwa kenapa dipilihnya Balikpapan sebagai lokasi penyelenggaraan.

“hal ini wujud sinergi Kejaksaan dengan Kementerian PUPR dalam mendukung program Pemerintah terkait rencana pemindahan Ibukota yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.” Ujarnya, Rabu (9/10)

Jan berharap kerja sama dengan TP4 dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk pemecahan berbagai permasalahan hukum dan peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka percepatan program-program prioritas Pemerintah di pusat dan di daerah.

“Untuk itu diperlukan peran aktif, koordinasi dan keterbukaan para pihak dalam bersama-sama mengidentifikasi potensi permasalahan hukum yang timbul di setiap tahapan pekerjaan untuk menentukan strategi pengawalan dan pengamanan yang efektif sesuai permasalahan hukum yang ditemukan, sehingga pembangunan dapat berjalan tepat waktu, tepat waktu dan tepat sasaran” paparnya.

Kegiatan yang diikuti oleh 13 Kepala Kejaksaan Tinggi dengan 64  Kepala UPT/Balai/Satker kementerian PUPR di wilayah Kalimantan, Jawa Nusa Bali dan Nusa Tenggara bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pengawalan dan pengamanan TP4D di bidang pembangunan infrastruktur PUPR tahun 2019 serta persiapan pelaksanaan tahun 2020 di lingkungan Kementerian PUPR.

Seperti diketahui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) dibentuk pada tahun 2015 sebagai bentuk kontribusi Kejaksaan dalam mendukung program pemerintah di bidang percepatan pembangunan nasional. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dihadapan para Kajati dan Kapolda tanggal 24 Agustus 2015 dan 19 Juli 2016 agar penegakan hukum tidak menimbulkan rasa takut bagi pemerintah dan pelaku pembangunan dalam mengelola anggaran Untuk itu kehadiran TP4 dirasakan sebagai kontribusi aparat Kejaksaan dalam percepatan pembangunan nasional sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri pemerintah di daerah dalam mengelola anggaran melalui pengawalan dan pengamanan penegak hukum.

Rapat Koordinasi Pengawalan dan Pengamanan TP4D bidang Infrastruktur PUPR diselenggarakan stimultan meliputi seluruh satuan kerja Kejaksaan dan Kementerian PUPR tingkat Provinsi di seluruh Indonesia dalam rangka memperkuat sinergi kelembagaan yang telah terjalin selama ini antar kedua instansi.

Kegiatan juga diisi diskusi panel menghadirkan narasumber Ketua LKPP Roni Dwi Susanto, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Dr. Ir. Syarif Burhanuddin, M.Eng dan unsur BPKP, serta Pembahasan Desk Provinsi jajaran UPT/Balai/Satker Kementerian PUPR dan Kejaksaan Tinggi di wilayah masing-masing.

Sebelumnya kegiatan yang sama telah diselenggarakan di Ambon-Maluku (30/9) meliputi 10 (sepuluh) Provinsi di kawasan Timur Indonesia, sedangkan untuk kawasan Indonsia bagian Barat direncanakan akan diselenggarakan di Palembang pada akhir Oktober mendatang. (agn)