bendera

Rabu, 08 Juli 2026    04:55 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

POLITIK
 


Eksponen Fusi 1973 Desak Kisruh Muktamar PPP Dikembalikan ke Semangat Persatuan


Tim Red,    29 September 2025,    09:25 WIB

Eksponen Fusi 1973 Desak Kisruh Muktamar PPP Dikembalikan ke Semangat Persatuan
istimewa

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar pada Sabtu (27/9) berakhir ricuh setelah dua kandidat, Mardiono dan Agus Suparmanto, sama-sama mengklaim diri sebagai ketua umum terpilih. Kondisi ini menuai keprihatinan luas, termasuk dari para pengurus Eksponen Fusi 1973 yang menyerukan agar PPP dikembalikan pada semangat persatuan awal kelahirannya.


Ketua Umum Parmusi, Prof. Husnan Bey Fananie, yang juga calon ketua umum PPP, menegaskan bahwa konflik internal tidak bisa dibiarkan terus berlarut.

Kisruh ini hanya bisa diselesaikan dengan mengembalikan partai pada akar sejarahnya, yaitu fusi politik Islam 1973 yang menyatukan Parmusi, NU, PSII, dan Perti,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Perti, Anwar Sanusi. Menurutnya, PPP lahir dari tekad besar umat Islam untuk bersatu dalam satu wadah politik.


PPP ini bukan milik perorangan atau elite. Ia lahir dari fusi 1973 sebagai rumah besar umat Islam. Jika ada kisruh, jalan keluarnya adalah kembali ke semangat persatuan dan integritas perjuangan,” tegasnya.

Imam Cokroaminoto, pengurus Sarekat Islam sekaligus cucu HOS Cokroaminoto, juga mengingatkan bahwa PPP harus kembali ke khittahnya. Sementara Irene Rusli Halil, putri pendiri Perti, menilai Muktamar X telah menzalimi para peserta.

Kasihan para muktamirin yang datang dengan niat baik, tetapi justru dizalimi oleh proses yang cacat,” katanya.

Eksponen Fusi 1973 sepakat meminta Menteri Hukum dan HAM untuk tidak mengesahkan hasil muktamar yang dinilai cacat hukum dan melanggar AD/ART partai. Mereka juga mendesak agar kedua kandidat tidak memaksakan diri menjadi ketua umum.

Assoc. Prof. TB Massa Djafar, cendekiawan Muslim, menilai penyelesaian konflik PPP akan sulit tercapai jika masih didominasi politik transaksional dan praktik money politics.

Jangan biarkan PPP terjebak dalam politik broker. Kalau PPP ingin bangkit, kembali ke spirit Fusi 1973: memperkuat representasi politik umat Islam dan musyawarah mufakat,” tegasnya.

Husnan menambahkan, muktamar kali ini tidak memberi ruang bagi kader partai untuk maju sebagai calon ketua umum. Ia menyerukan agar momentum muktamar dijadikan titik balik kebangkitan PPP.

Kami memohon maaf kepada rakyat dan umat Islam atas tragedi yang mencoreng wajah PPP. Mari selamatkan PPP dari praktik politik yang jauh dari prinsip moral Islam,” pungkasnya.


banner
NASIONAL
img
Selasa, 07 Juli 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II DPR RI mulai mematangkan substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Pertanahan melalui Focus Group Discussion (FGD)
img
Selasa, 07 Juli 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengimbau masyarakat untuk memahami besaran biaya resmi sebelum mengurus berbagai layanan pertanahan. Langkah tersebut dinilai penting guna menciptakan pelayanan
img
Senin, 06 Juli 2026
Timika - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menganugerahkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) kepada 23 orang prajurit TNI sebagai bentuk penghargaan negara atas dedikasi, loyalitas, keberanian dan pengabdian terbaik
img
Senin, 06 Juli 2026
Jakarta - Bertempat di Honbu Dojo INKAI Jatinegara, Jakarta, pada Minggu (5/7/2026), dilaksanakan acara pelepasan Tim Karate INKAI Indonesia yang akan berlaga pada Kejuaraan SEAKF (South East Asian Karate Federation)
img
Minggu, 05 Juli 2026
Demak, mediaindonesianews.com - Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa
img
Minggu, 05 Juli 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) DKI Jakarta mendesak agar oknum prajurit TNI aktif yang diduga terlibat dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program

MEDIA INDONESIA NEWS