DPRD Bangli Soroti Pemborosan PBI, Warga Meninggal Masih Dibayari

Bangli-Mediaindonesianews.com: Dugaan pemborosan anggaran daerah mencuat setelah DPRD Bangli menemukan data penerima Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tidak valid. Dalam temuan tersebut, sejumlah warga yang sudah meninggal dunia masih tercatat aktif sebagai penerima dan iurannya tetap dibayarkan melalui APBD.

Masalah ini mencuat dalam rapat resmi di kantor Bupati Bangli pada Jumat (14/11) dan kembali ditegaskan Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika, pada Selasa (18/11).

“Anggaran kewalahan karena yang sudah meninggal masih dibayari,” ujarnya.

Selain itu, DPRD juga menemukan sejumlah penerima PBI yang sebenarnya mampu secara ekonomi, bahkan tercatat memiliki asuransi swasta, namun tetap masuk dalam daftar penerima bantuan iuran. Kondisi ini dinilai sebagai bentuk pemborosan anggaran yang seharusnya dialokasikan kepada warga miskin dan tidak mampu.

Ketut Suastika menilai persoalan data ini berdampak langsung pada kemampuan daerah membayar iuran PBI untuk tahun 2025. Bangli harus menyiapkan anggaran Rp 47 miliar setiap tahun, namun nilai transfer dari pemerintah pusat justru cenderung menurun.

“Jika datanya tidak dibenahi, anggaran akan habis untuk orang yang sebenarnya tidak berhak,” tegasnya.

Sebelumnya, Sekda Bangli I Dewa Bagus Riana Putra juga telah mengingatkan pentingnya validasi data dan integrasi sistem antarinstansi, termasuk dorongan kepada para pengusaha agar memenuhi kewajiban membayar JKN bagi karyawan sehingga beban APBD tidak terus meningkat.

DPRD Bangli meminta agar penganggaran 2026 dilakukan berdasarkan data yang akurat dan terverifikasi. Dewan juga mendesak Pemkab Bangli melakukan audit menyeluruh serta verifikasi ulang terhadap seluruh penerima PBI untuk memastikan alokasi anggaran tepat sasaran.

Hingga kini, belum ada angka pasti mengenai total kerugian anggaran akibat data yang tidak akurat tersebut. Namun DPRD menegaskan komitmennya untuk mengawal perbaikan sistem dan memastikan dana publik digunakan sesuai prioritas masyarakat yang membutuhkan. (JroBudi)