DPRD Bangli Soroti Minimnya Pemetaan Potensi PAD, Usulkan TPP OPD yang Gagal Capai Target Ditahan

Bangli-Mediaindonesianews.com: Jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangli menyoroti belum jelasnya pemetaan potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bangli. Minimnya data dan pemetaan potensi daerah dinilai membuat upaya peningkatan pendapatan daerah tidak berjalan maksimal.

Hal itu mengemuka dalam rapat kerja DPRD Bangli yang menghadirkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli, Badan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah Kabupaten Bangli (BKPAD), serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli, pada Senin (2/3).

Ketua Komisi I DPRD Bangli Satria Yudha menyayangkan sejumlah pimpinan OPD yang dinilai belum sepenuhnya menguasai potret Bangli secara menyeluruh. Padahal, menurutnya, data tersebut sangat penting sebagai dasar dalam menentukan kebijakan serta mengoptimalkan potensi PAD.

“Kalau potret Bangli ada secara keseluruhan, akan memudahkan kita mengetahui potensi-potensi PAD. Selain itu juga bisa mempermudah investor masuk ke Bangli sekaligus menjadi sarana promosi daerah,” ujar Satria Yudha di sela-sela rapat.

Ia mencontohkan sektor pariwisata yang dinilai memiliki potensi besar namun belum dikelola secara maksimal. Berdasarkan data yang ada, terdapat sekitar 52 destinasi wisata yang telah ditetapkan melalui surat keputusan (SK). Namun, menurutnya, belum ada pemetaan yang jelas terkait pengelolaan maupun pengembangan destinasi tersebut.

“Mana saja destinasi wisata yang sudah dibantu pemerintah, mana yang sudah memiliki kunjungan wisatawan, dan mana yang perlu dipromosikan. Selama ini data seperti itu belum ada secara jelas,” katanya.

Satria menegaskan, pemetaan potensi daerah atau “potret Bangli” menjadi langkah awal sebelum pemerintah daerah menarik retribusi atau mengembangkan sektor pariwisata secara lebih optimal.

Selain sektor pariwisata, pemetaan potensi juga dinilai penting dalam bidang pajak daerah, khususnya untuk mengetahui usaha-usaha yang sudah memiliki izin maupun yang belum.

Menurutnya, jika potret Bangli sudah jelas, maka tidak akan terjadi lagi saling menyalahkan antar-OPD ketika target PAD tidak tercapai.

Dalam kesempatan tersebut, DPRD juga mewacanakan penerapan mekanisme reward and punishment terhadap OPD terkait capaian PAD, termasuk kemungkinan menahan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi OPD yang tidak mampu memenuhi target pendapatan.

“Ketika dinas terkait mampu memenuhi target, TPP bisa diberikan. Tetapi jika tidak mampu, maka TPP tidak perlu dicairkan. Prinsipnya memang reward and punishment,” tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut.

Ia menambahkan, langkah tersebut diharapkan dapat mendorong aparatur pemerintah daerah untuk lebih proaktif dan berani keluar dari zona nyaman dalam menggali potensi pendapatan daerah.

Satria juga mengingatkan bahwa kondisi PAD Bangli yang relatif kecil justru menunjukkan tren penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta segera melakukan langkah konkret agar potensi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal. (JroBudi)