bendera

Rabu, 22 April 2026    01:30 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

POLITIK
 


Pemerintah Siap Luncurkan Program SAPA Desa


dee maz,    27 Januari 2020,    18:31 WIB

Pemerintah Siap Luncurkan Program SAPA Desa

Jakarta – MI.News : Pemerintah akan segera meluncurkan program Sarapan Anak di Desa (SAPA Desa) dengan tujuan untuk perbaikan gizi masyarakat desa, penurunan prevalensi stunting, edukasi pola pangan dan hidup sehat, serta pengembangan ekonomi produksi.


Peluncuran program tersebut dicanangkan akan dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo di salah satu desa di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, pada 9 Februari mendatang.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Sonny Harry B Harmadi menjelaskan program SAPA Desa telah dirancang dengan desain yang sedemikian. Penerima manfaatnya yaitu ibu hamil dan anak usia 6-12 tahun.

"Untuk prioritas di tahun 2020 adalah ibu hamil dan balita. Sedangkan lokusnya di desa-desa seluruh Indonesia, terutama desa yang kaya stunting," ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I Persiapan Pelaksanaan Program SAPA Desa di Ruang Rapat Taskin, Kemenko PMK, Jakarta.


Selain itu, program SAPA Desa juga akan lebih menekankan pada pemanfaatan konsumsi sumber pangan lokal terutama sumber protein hewani. Penerima manfaat nantinya juga akan diberikan vitamin A secara rutin melalui Posyandu, Poskesdes, ataupun taman bermain.

Terkait pembiayaan, kami mendorong dari penggunaan dana desa dan APBD serta partisipasi masyarakat baik melalui CSR atau sumbangan-sumbangan yang tidak terikat," ungkap Sonny.

Lebih lanjut, mengenai detail teknis pelaksanaan akan dibahas kembali di tingkat Eselon II. Sesuai kesepakatan rapat sebelumnya bahwa pencegahan stunting dan SAPA Desa saling mendukung dengan menjadikan program makanan tambahan anak sekolah yang pernah dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai referensi.

Program SAPA Desa juga dapat bersinergi dengan program Usaha Perbaikan Gizi Keluarga dalam Pos Pelayanan Terpadu (UPGK), pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga dan gerakan 'Gemar Makan Ikan'.

"Sudah kita sepakati tugas dari masing-masing kementerian/lembaga, diantaranya Kementerian Desa agar dapat menentukan lokus desa untuk launching program SAPA Desa. Kemudian lokus setelah Provinsi Kalsel, yaitu NTT tepatnya di Timor Tengah Selatan, Gianyar di Bali, Sintang di Kalbar, dan Bangka Timur di Babel," tutur Sonny.

Keputusan rapat tersebut telah disepakati bersama oleh perwakilan kementerian/lembaga yang hadir, seperti Kemendes PDTT, Setkab, Kemendagri, Kemendikbud, Bappenas, Kemenkes, Kementan, KKP, KemenBUMN, Badan POM, BPS, BKKBN, TNP2TKI, Tim Penggerak PKK, serta Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK Agus Suprapto termasuk para pejabat Eselon II dan III di lingkungan Kemenko PMK.


banner
NASIONAL
img
Senin, 20 April 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Proses balik nama sertipikat tanah dari orang tua ke anak masih kerap membingungkan masyarakat. Selain melibatkan aspek hukum dan administrasi, proses ini juga berkaitan dengan kewajiban pajak
img
Senin, 20 April 2026
Magelang - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memberikan materi tentang “Program dan Kebijakan TNI dalam Mendukung Asta Cita Mewujudkan Indonesia Emas 2045”, kepada peserta Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD)
img
Senin, 20 April 2026
Sabang – Mediaindonesianews.com: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Jose Rizal, menyebut kawasan Sabang memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi hub industri berskala global, bahkan dinilai
img
Minggu, 19 April 2026
Magelang - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam kegiatan pengarahan kepada para Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seluruh Indonesia pada Kursus Pemantapan Pimpinan
img
Jumat, 17 April 2026
Pontianak-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat pengawasan terhadap pemegang hak atas tanah, khususnya perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB),

MEDIA INDONESIA NEWS