bendera

Jumat, 24 April 2026    16:46 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

POLITIK
 


Dinilai Lambat Antisipasi Ekonomi Dampak Covid-19, Ketum BMIR Tuntut Airlangga Hartarto Mundur


red,    08 April 2020,    22:10 WIB

Dinilai Lambat Antisipasi Ekonomi Dampak Covid-19, Ketum BMIR Tuntut Airlangga Hartarto Mundur

Jakarta – MINews.com:  Masalah serius dihadapi Indonesia dengan adanya pandemi Covid-19, hal ini membuat perekonomian indonesia diprediksi lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya, untuk mengatasi kondisi tersebut peran Kementerian Koordinator Perekonomian diharapkan bisa lebih kongkret dalam mengatasi perekonomian khususnya pada sektor pariwisata dan industri kecil menengah.


Kementerian Koordinator Perekonomian dinilai gagal dalam mengantisipasi dampak buruk ekonomi Nasional akibat pandemi Virus Covid-19, bahkan, kebijakan ekonomi pemerintah masih belum dirasakan masyarakat.

Demikian dikatakan Rouli Octara Rajagukguk, Ketua Umum Relawan Jokowi, Barissan Muda Indonesia Raya (BMIR) kepada awak media di kantor pusat BMIR kawasan Jakarta Selatan, Rabu (8/4).

“Sebagai Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto gagal mengantisipasi ekonomi nasional akibat dampak Covid-19. Kebijakan ekonomi pemerintah sampai saat ini tidak dirasakan oleh masyarakat.”, ujarnya


Rouli menegaskan, dalam kondisi seperti ini pemerintah semua harus bergerak cepat menyelamatkan perekonomian nasional. Kalau sebagai Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tidak sanggup, lebih baik mengundurkan diri sebagai Menko Perekonomian, jangan sampai rakyat menjadi korban dan berimbas kepada Presiden Joko Widodo.

“Kalau Airlangga tidak sanggup, lebih baik mengundurkan diri, rakyat akan jadi korban karena lemahnya perekonomian nasional, karena berimbas kepada kinerja Presiden Jokowi.”, tegas Rouli.

Rouli juga menjelaskan, sebagai Menteri Koodinator Perekonomian yang memiliki wewenang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, tidak berjalan maksimal.

“Koordinasi, sinkronisasi, sampain pengendalian penyelenggaraan bidang perekonomian merupakan ranahnya Menko Perekonomian. Namun tidak berjalan maksimal" katanya.

Lebih lanjut Rouli mengatakan bahwa Pelemahan Kondisi perekonomian harus segera diantisipasi pemerintah, Menko Perekonomian harus segera antisipasi kondisi ekonomi nasional. Karena saat ini rakyat sangat butuh mempertahankan perekonomiannya.

“Menko Perekonomian harus segera antisipasi pelemahan ekonomi, rakyat tidak bisa menunggu terlalu lama karena harus mempertahankan perekonomiannya" pungkasnya. (red)


banner
NASIONAL
img
Kamis, 23 April 2026
Samarinda - Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) menggelar Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Taekwondo Indonesia kategori Cadet dan Junior Tahun 2026. Ajang bergengsi ini, diikuti oleh atlet-atlet muda terbaik dari berbagai provinsi
img
Kamis, 23 April 2026
Kaltim – Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (Ketum PBTI) yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia (Kasum TNI) Letjen TNI Richard Tampubolon, S.H.,M.M. melantik dan mengukuhkan
img
Kamis, 23 April 2026
Bangkinang-Mediaindonesianews.com: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, menegaskan pentingnya kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat kepada jajaran di daerah, khususnya di Provinsi Riau.
img
Rabu, 22 April 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Publish What You Pay Indonesia menyoroti percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) oleh Dewan Perwakilan Rakyat
img
Rabu, 22 April 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Wakil Bupati (Wabup) Tapanuli Utara (Taput), Deni Parlindungan Lumbantoruan, melakukan pertemuan strategis dengan jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia guna mempercepat transformasi sektor pertanian, Rabu (22/4). Pertemuan
img
Rabu, 22 April 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Koalisi masyarakat sipil bersama Komnas Perempuan dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menyampaikan kekecewaan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menolak gugatan terkait dugaan penyangkalan

MEDIA INDONESIA NEWS