bendera

Rabu, 08 Juli 2026    17:54 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

POLITIK
 


Menteri KKP Minta Publik Melihat Utuh Kebijakan Lobster dan Cantrang


dee maz,    04 Juli 2020,    13:44 WIB

Menteri KKP Minta Publik Melihat Utuh Kebijakan Lobster dan Cantrang

MINews - Jakarta : Kebijakan terkait cantrang dan lobster bukanlah kebijakan instan dan tanpa kajian. Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo menegaskan kedua regulasi ini ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat nelayan dan pembudidaya.


"Yang paling penting, izin itu dibuat untuk kesejahteraan, manfaat atau tidak ke masyarakat," tegas Menteri Edhy, Kamis (2/7/2020).

Kebijakan cantrang misalnya, Menteri Edhy menyebut selama ini terdapat benturan dengan nelayan tradisional. Oleh karena itu, untuk mengakomodir persoalan tersebut, KKP melakukan penataan sesuai zonasi. Dia menggarisbawahi alat tangkap ini bukan serta merta dilegalkan untuk semua kalangan dan di semua lokasi.

"Ini bukan ngomong pengusaha besar. Banyak rakyat-rakyat juga yang punya cantrang," sambungnya.


Kemudian lobster sebagaimana tertuang dalam Permen KP Nomor 12 tahun 2020, Menteri Edhy memastikan kebijakan untuk nelayan yang hidup dari menangkap benih lobster. Selain itu, kebijakan juga ditujukan untuk membangkitkan geliat budidaya komoditas tersebut.

Terlebih saat ini pemerintah telah menyediakan akses permodalan yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta badan layanan umum (BLU) dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).

"Kita libatkan masyarakat untuk bisa budidaya. Muaranya menyejahterakan," urainya.

Karena itu, Menteri Edhy berharap publik melihat dua kebijakan ini secara utuh. Adapun arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan meliputi perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan dan optimalisasi serta penguatan perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja dan penyediaan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat.

"Yang jelas semangat kami adalah bagaimana nelayan yang selama ini hidup dari kegiatan ini, gara-gara itu mati, dimatikan karena tidak boleh, kita hidupkan lagi supaya mereka bisa makan, bisa menyekolahkan anaknya dan bisa membangun daerahnya," pungkasnya.


banner
NASIONAL
img
Selasa, 07 Juli 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II DPR RI mulai mematangkan substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Pertanahan melalui Focus Group Discussion (FGD)
img
Selasa, 07 Juli 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengimbau masyarakat untuk memahami besaran biaya resmi sebelum mengurus berbagai layanan pertanahan. Langkah tersebut dinilai penting guna menciptakan pelayanan
img
Senin, 06 Juli 2026
Timika - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menganugerahkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) kepada 23 orang prajurit TNI sebagai bentuk penghargaan negara atas dedikasi, loyalitas, keberanian dan pengabdian terbaik
img
Senin, 06 Juli 2026
Jakarta - Bertempat di Honbu Dojo INKAI Jatinegara, Jakarta, pada Minggu (5/7/2026), dilaksanakan acara pelepasan Tim Karate INKAI Indonesia yang akan berlaga pada Kejuaraan SEAKF (South East Asian Karate Federation)
img
Minggu, 05 Juli 2026
Demak, mediaindonesianews.com - Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa
img
Minggu, 05 Juli 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) DKI Jakarta mendesak agar oknum prajurit TNI aktif yang diduga terlibat dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program

MEDIA INDONESIA NEWS