bendera

Jumat, 23 April 2021    12:32 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

POLITIK
 


Didampingi 34 DPD, Ketum AHY ke Kemenkumham


Lina,    09 Maret 2021,    04:18 WIB

Didampingi 34 DPD, Ketum AHY ke Kemenkumham
Didampingi 34 DPD, Ketum AHY ke Kemenkumham

Jakarta-mediaindonesianew.com: Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat (PD), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan berkas-berkas legalitas PD yang sah dan bukti-bukti illegalitas KLB Sumut, ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) RI, dilanjutkan ke Kantor KPU, Senin (8/3).


AHY hadir bersama dengan Sekretaris Jenderal (Sekjend) PD, Teuku Riefky Harsya, perwakilan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PD, termasuk anggota DPR RI PD Komisi III.

“Yang spesial tentu karena saya hari ini didampingi oleh 34 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) mewakili seluruh Ketua DPC dan seluruh Kader Partai Demokrat di wilayah Indonesia, Aceh sampai dengan Papua. Mereka adalah para pemilik suara yang sah,” terang Ketum AHY di Kantor Kemenkumham.

Lebih lanjut AHY menyampaikan rasa terima kasihnya kepada, Cahyo Rahadian Muzhar khususnya Dirjen Administrasi Hukum Umum dan jajaran Ditjen (Direktorat Jenderal AHU) yang telah menerima rombongan dengan baik, memberikan ruang yang luas untuk mendengarkan langsung laporan sekaligus harapan Partai Demokrat.


“Laporan yang disampaikan siang hari ini tidak hanya secara verbal, tapi juga dalam bentuk dokumen atau berkas yang autentik, Ada lima kontainer yang kami siapkan untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh GPK-PD (Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat) yang mengklaim telah melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) 5 Maret 2021 di Deli Serdang, Sumatera Utara memang benar-benar ilegal dan inkonstitusional,” jelas Ketum AHY.

Partai Demokrat menyerahkan Konstitusi Partai Demokrat, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Yangga (AD/ART) yang juga telah disahkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020. Juga kepengurusan dan kepemimpinan Partai Demokrat berdasarkan Kongres V Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020 yang berlangsung dengan demokratis dan juga telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020.

“Berkas-berkas ini untuk melengkapi semua data dan fakta bahwa yang terjadi di Deli Serdang tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apa pun. Ini langkah-langkah yang kami tempuh, kami punya hak dan tentunya terus mencari  keadilan.

Lebih lanjut, AHY memiliki keyakinan bahwa, Kementerian Hukum dan HAM memiliki integritas dan juga bisa bertindak secara objektif menggunakan segala data, bukti, dan fakta yang kami serahkan hari ini, bahwa penyelenggaraan KLB Deli Serdang, panitianya, pesertanya juga tidak sah berdasarkan konstitusi kami.

“Kami ingin berjuang untuk menjaga kedaulatan dan kehormatan Partai Demokrat, tetapi lebih dari segalanya kami juga ingin memperjuangkan demokrasi di negeri kita. Mudah-mudahan kebenaran akan abadi, semuanya terang benderang dan keadilan dapat kita nikmati bersama,” pungkasnya. (LN)


banner
NASIONAL
img
Jumat, 23 April 2021
Jakarta-mediaindonesianews.com:Dalam momen peringatan hari Kartini 21 April 2021, Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) ikut berpartisipasi dalam kegiatan Kowani. Kegiatan peringatan hari Kartini di Perpusnas RI, meliputi MoU dan
img
Jumat, 23 April 2021
Lembang-mediaindonesianews.com: Setelah melaksanakan Kuliah Kerja Manajemen (KKM) Pasis Seskoau Angkatan Ke-58 dan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Pasis Sesau Angkatan Ke-15 akhir Maret 2021 dengan mengunjungi beberapa instansi
img
Kamis, 22 April 2021
Bali-mediaindonesianews.com: Ditengah Pandemi Covid-19 yang masih melanda hingga saat ini, tentunya Bali juga terkena dampak dari pandemi tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan keseriusan dari setiap pihak terkait untuk
img
Rabu, 21 April 2021
Jakarta-mediaindonesianews.com: Disamping peran sebagai prajurit profesional, para Wanita TNI juga memiliki peran ganda sebagai ibu rumah tangga. Sebuah peran yang tidak kalah penting, karena merupakan peran untuk menyiapkan generasi
img
Rabu, 21 April 2021
Kota Bekasi-mediaindonesianews.com:Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melalui Dinas Sosial Kota Bekasi melaporkan program Bantuan Sosial Tunai (BST) sudah masuk pada tahap 2 kali yakni pada Bulan Januari dan Februari
img
Rabu, 21 April 2021
Jakarta-mediaindonesianews.com:Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro dan program vaksinasi massal telah bisa menurunkan laju penularan kasus konfirmasi Covid-19 dan tingkat keterisian rumah sakit di Indonesia. Namun

MEDIA INDONESIA NEWS