bendera

Sabtu, 25 April 2026    19:49 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

POLITIK
 


DPRD Sumbar Minta Gubernur Terbitkan Pergub Tentang Nelayan


tim red,    14 September 2022,    03:09 WIB

DPRD Sumbar Minta Gubernur Terbitkan Pergub Tentang Nelayan
DPRD Sumbar Minta Gubernur Terbitkan Pergub Tentang Nelayan

Pasbar-Mediaindonesianews.com: Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dari Fraksi PDIP Syamsul Bahri berharap Peraturan Daerah Provinsi Sumbar No 4 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang telah disahkan oleh DPRD Sumbar pada tahun 2021 perlu dikuatkan dengan Peraturan Gubernur (Pergub).


“Saya meminta kepada Gubernur Sumbar H Mahyeldi segera membuat Pergub tentang pelidungan Nelayan, sehingga ada jaminan pada masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dalam melaksanakan kegiatan setiap hari,” ujar Syamsul Bahri usai mensosialisasikan Perda tersebut kepada masyarakat Air Bangis, Minggu kemaren

Dikatakannya, untuk melindungi nelayan di daerah pemilihannya Pasbar-Pasaman,dan Sumbar umumnya, DPRD Sumbar telah membuat Perda nomor 4 tahun 2021,tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. 

"Dengan dibuatnya Pergub oleh Gubernur Sumbar, Perda ini memiliki kekuatan dan  kepastian hukum untuk melindungi para nelayan dalam menjalankan profesinya," tegas Syamsul Bahri melalui telepon selulernya, Selasa (13/9).


Dijelaskan Samsul Bahri, Perda ini banyak mamfaatnya untuk masa depan kehidupan para nelayan di Sumbar khususnya Pasbar-Pasaman.Salah satunya dengan memberikan jaminan Ansuransi Nelayan dan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga Nelayan telindungi dan nyaman melaut, untuk mencari hidup dan kehidupan

"Kalau bukan pemerintah yang memberikan jaminan pada masyarakat dalam mencari kehidupan siapa lagi, karena regulasi aturan ada pada pemerintah,"tegas mantan Anggota DPRD Pasar dua periode itu.

Dalam melakukan sosialisasi Perda tersebut juga hadir Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Sumbar yang diwakili kepala UPT Perikanan Wil IV Asnil, Kepala dinas Perikanan dan Kelautan Pasbar, diwakili kabid Syarizal, dan Sekna  Nagari Air Bangis, Nelvia Warman.

Hadir juga ketua HNSI dan kelompok nelayan Air Bangis, dimana mereka amat berharap ada regulasi yang menjamin kehidupan nelayan, melalu peraturan gubernur, sehingga membuat para nelayan menjadi nyaman dalam mencari kehidupan di laut.

Para nelayan yang hadir pada acara sosialisasi Perda yang dilakukan Syamsul Bahri, juga berterimakasih karena selalu diperjuangkan oleh wakil mereka tersebut.

“Kami sangat berterimakasih pada pak Syamsul Bahri yang selalu berjuang untuk kami, dan kami selalu berdoa semoga belia selalu sehat dan kuat untuk terus berbuat bagi kami masyarakatnya,” tutup Roswan yang merupakan nelayan setempat.(RP)


banner
NASIONAL
img
Sabtu, 25 April 2026
Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut
img
Jumat, 24 April 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65, Bank Jakarta menggelar aksi donor darah kolaboratif bersama PWI Jaya, PMI Provinsi DKI Jakarta, dan Forum CSR DKI Jakarta
img
Kamis, 23 April 2026
Samarinda - Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) menggelar Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Taekwondo Indonesia kategori Cadet dan Junior Tahun 2026. Ajang bergengsi ini, diikuti oleh atlet-atlet muda terbaik dari berbagai provinsi
img
Kamis, 23 April 2026
Kaltim – Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (Ketum PBTI) yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia (Kasum TNI) Letjen TNI Richard Tampubolon, S.H.,M.M. melantik dan mengukuhkan
img
Kamis, 23 April 2026
Bangkinang-Mediaindonesianews.com: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, menegaskan pentingnya kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat kepada jajaran di daerah, khususnya di Provinsi Riau.
img
Rabu, 22 April 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Publish What You Pay Indonesia menyoroti percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) oleh Dewan Perwakilan Rakyat

MEDIA INDONESIA NEWS