Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
Taput-Mediaindonesianews.com: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara (Taput) menggelar rapat koordinasi lintas sektoral guna merespons keterbatasan stok dan ketidaksesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di tengah masyarakat. Rapat berlangsung di Aula Kantor Camat Purbatua, Senin (20/04).
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Henry MM Sitompul, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA, Camat Purbatua, perwakilan Dinas Pertanian dan penyuluh lapangan (PPL), pemilik kios distributor pupuk, serta perwakilan kelompok tani.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk menjaga ketersediaan pupuk dan melindungi petani dari praktik harga yang tidak sesuai ketentuan. Peserta juga mendengarkan penjelasan dari pihak distributor, yakni PT Gresik Cipta Sejahtera, yang disampaikan melalui sambungan telepon.
Berdasarkan hasil koordinasi, Pemkab Taput mendorong percepatan distribusi pupuk bersubsidi, khususnya jenis Urea dan NPK (Phonska). Pada 21 April 2026 dijadwalkan penyaluran sebanyak 7 ton Urea dan 33 ton Phonska ke wilayah Purbatua. Sebelumnya, distribusi juga telah dilakukan ke Kecamatan Pahae Jae dan Pahae Julu masing-masing sebanyak 10 ton.
Pihak distributor menyampaikan bahwa harga tebus dari kios ditetapkan sebesar Rp90.000 per sak untuk Urea dan Rp92.500 per sak untuk NPK. Pemerintah daerah menegaskan agar harga jual kepada petani tetap mengacu pada HET yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kami mengimbau seluruh kios pengecer untuk mematuhi HET. Pengawasan akan terus dilakukan guna memastikan tidak ada praktik yang merugikan petani,” ujar Sekda.
Pemkab Taput menyatakan akan terus melakukan pengawasan berkelanjutan serta koordinasi lintas sektor untuk menjamin ketersediaan sarana produksi pertanian, sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan daerah.(LS)