Pemkab Bangli Luncurkan Enam Inovasi Digital, Bidik Efisiensi Anggaran dan Penguatan PAD

Bangli-Mediaindonesianews.com: Pemerintah Kabupaten Bangli meluncurkan enam inovasi strategis untuk mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital dan mengintegrasikan layanan lintas sektor. Peluncuran dilakukan di Gedung Bhukti Mukti Bhakti, lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli, Kamis (17/9).

Enam inovasi tersebut masing-masing CITA GOV, PENGLIPURAN BANGLI, SINTESIS DTW BANGLI, INTEGRA-III, SI TAMPAN JAS BERDASI, dan GENCAR BANGLI. Inovasi tersebut mencakup pengendalian pemerintahan digital, layanan legislatif, pariwisata, administrasi internal, ketertiban umum, hingga optimalisasi pendapatan daerah.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli, I Nyoman Murditha, S.Kom., M.Eng., mengatakan transformasi digital Bangli kini diarahkan tidak lagi sekadar menambah jumlah aplikasi, tetapi memastikan seluruh sistem dapat dikendalikan, terintegrasi, aman, dan memberikan dampak nyata.

“Pertanyaannya bukan lagi seberapa banyak kita membuat aplikasi, melainkan seberapa baik kita mampu mengendalikan, mengintegrasikan, dan mengamankan transformasi digital tersebut untuk kesejahteraan rakyat,” kata Murditha.

Menurutnya, Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI) Kabupaten Bangli mengalami peningkatan dari 2,48 pada 2023 menjadi 2,71 pada 2024 dan 2,79 pada 2025. Capaian tersebut disebut telah mencapai sekitar 93 persen dari target RPJMD sebesar 3,00.

Namun, peningkatan tersebut masih diikuti sejumlah tantangan dalam aspek pengendalian tata kelola digital. Nilai Manajemen SPBE tercatat 1,09, sedangkan Audit TIK berada pada angka 1,00.

CITA GOV Jadi Instrumen Pengendalian Digital Pemkab Bangli

Menjawab persoalan tersebut, Diskominfo Bangli mengembangkan CITA GOV (Collaborative for Integrated Digital Transformation Government) sebagai lapisan tata kelola dan pengendalian transformasi digital pemerintah daerah.

Sistem tersebut dirancang melalui tiga lapisan utama. Pertama, Layer Operasional OPD, tempat perangkat daerah mengusulkan dan mengelola layanan digital.

Kedua, Layer Control/Digital Orchestrator yang berada di Diskominfosan untuk melakukan verifikasi arsitektur, kelayakan, keamanan siber dan analisis risiko.

Ketiga, Executive View bagi Bupati dan Sekda berupa dashboard manajerial untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data, termasuk dalam proses persetujuan penganggaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Implementasi CITA GOV diproyeksikan menghasilkan efisiensi belanja teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sekitar Rp1,175 miliar per tahun, antara lain melalui pengurangan duplikasi aplikasi, efisiensi waktu kerja dan mitigasi risiko keamanan siber.

PENGLIPURAN BANGLI Digitalisasi Aspirasi dan Persidangan DPRD

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kabupaten Bangli, I Nyoman Dacin, SH., MH., meluncurkan PENGLIPURAN BANGLI, yang merupakan singkatan dari Pelayanan Legislasi, Integritas Persidangan, Upaya Regulasi Aspirasi, dan Notulensi.

Inovasi tersebut diarahkan untuk mendukung konsep Green Assembly dan Paperless Meeting melalui tiga modul utama, yakni e-Aspirasi, e-Sidang dan e-Risalah AI.

e-Aspirasi ditujukan untuk meningkatkan transparansi penyerapan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD sekaligus mengintegrasikannya dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Sedangkan e-Sidang mendigitalisasi proses persidangan dan distribusi dokumen DPRD. Adapun e-Risalah AI memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk membantu proses transkripsi dan penyusunan notulensi persidangan.

SINTESIS DTW Perkuat Integrasi Retribusi Daya Tarik Wisata

Di sektor pariwisata, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli, I Wayan Dirga Yusa, AP., M.Si., memperkenalkan SINTESIS DTW BANGLI atau Strategy Sistem Integrasi Retribusi Daya Tarik Wisata.

Inovasi tersebut dirancang untuk memperkuat pengelolaan retribusi daya tarik wisata sekaligus meningkatkan transparansi penerimaan daerah.

SINTESIS DTW menggabungkan tiga pendekatan, yakni regulasi, digitalisasi dan kemitraan sosial-kultural.

Pada aspek regulasi, sistem tersebut diarahkan melalui kepastian Peraturan Bupati dan perjanjian kerja sama bagi hasil antara pemerintah daerah dan Desa Adat.

Pada aspek digital, diterapkan sistem single gateway berbasis IoT/QRIS dengan skema hybrid online-offline untuk mengantisipasi keterbatasan jaringan komunikasi di sejumlah lokasi wisata.

Sementara pada aspek sosial-kultural, pemerintah daerah mendorong kemitraan dengan Desa Adat dan BPD Bali untuk memperkuat transparansi pengelolaan retribusi.

SINTESIS DTW diproyeksikan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata hingga sekitar 13 persen.

INTEGRA-III Dorong Efisiensi Administrasi Internal

Untuk sektor internal pemerintahan, Pemkab Bangli mengembangkan INTEGRA-III melalui penerapan konsep Shared Service Center berbasis platform SI-BULAN di lingkungan Sekretariat Daerah.

Sistem tersebut mengintegrasikan sejumlah kebutuhan pendukung birokrasi, mulai dari fasilitasi logistik, penganggaran, pelacakan sarana dan prasarana hingga e-Katalog Lokal.

Implementasi INTEGRA-III ditargetkan dapat memangkas biaya operasional birokrasi sedikitnya 20 persen pada 2028.

SI TAMPAN JAS BERDASI Bangun Sistem Deteksi Dini Ketertiban

Pada sektor ketenteraman dan ketertiban umum, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli, I Wayan Sugiarta, S.IP., M.Si., meluncurkan SI TAMPAN JAS BERDASI.

Inovasi tersebut diarahkan untuk mengubah pola penanganan gangguan ketertiban dari pendekatan reaktif menjadi lebih preventif dan antisipatif.

SI TAMPAN JAS BERDASI mengedepankan strategi integritas, tanggap, aman, mitigasi, preventif, antisipatif dan networking dalam jejaring aksi Satpol PP berbasis data serta informasi.

Satpol PP ditempatkan sebagai integrator atau hub dengan enam pilar siklus terpadu, yakni satu jejaring, satu informasi, satu data, satu analisis, satu koordinasi dan satu tindak lanjut.

Salah satu aspek yang diintegrasikan adalah kearifan lokal melalui pelibatan Bendesa Adat dan Pacalang dalam sistem pelaporan gangguan ketertiban umum secara real-time.

GENCAR BANGLI Optimalkan Pendataan dan Penerimaan Pajak Daerah

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Kabupaten Bangli, Putu Agus Muliawan, ST., M.A.P., meluncurkan GENCAR BANGLI atau Gerakan Ekstensifikasi dan Penerbitan NPWPD secara Jabatan Berbasis Data Perizinan Usaha.

Inovasi tersebut mengubah pendekatan pemungutan pajak daerah dari pola pasif menjadi lebih proaktif melalui pemanfaatan dan sinkronisasi data perizinan usaha.

Tahapannya mencakup sinkronisasi data perizinan, matching data, verifikasi dan validasi, penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) secara jabatan hingga pemantauan kepatuhan wajib pajak.

GENCAR BANGLI menyasar penguatan basis data perpajakan dan optimalisasi potensi PAD, khususnya dari sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan minuman serta sektor perhotelan.

Potensi yang dipetakan masing-masing mencapai sekitar Rp15,92 miliar untuk PBJT makanan dan minuman serta Rp5,54 miliar dari sektor perhotelan.

Melalui integrasi data perizinan dan perpajakan, Pemkab Bangli menargetkan semakin luasnya basis wajib pajak, meningkatnya kualitas data serta penguatan kepatuhan perpajakan daerah.

Peluncuran enam inovasi tersebut menjadi bagian dari agenda Pemkab Bangli untuk membangun ekosistem pemerintahan digital yang tidak berhenti pada digitalisasi layanan, tetapi diarahkan pada integrasi data, pengendalian risiko, efisiensi birokrasi, transparansi serta peningkatan kapasitas fiskal daerah. (JB)