bendera

Jumat, 24 April 2026    16:43 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

HUKUM DAN KRIMINAL
 


Dipanggil KPK Sebagai Saksi, Faisal Harris Bahtah Terlibat Dana Bansos Kemensos


Andri,    22 Desember 2023,    20:40 WIB

Dipanggil KPK Sebagai Saksi, Faisal Harris Bahtah Terlibat Dana Bansos Kemensos
Faisal Harris Bahtah Terlibat Dana Bansos Kemensos

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil suami artis Jennifer Dunn, Faisal Harris sebagai saksi terkait kasus dugaan pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) Kementrian Sosial tahun 2020.


Faisal mengatakan, ia dipanggil hanya sebagai saksi terkait kasus tersebut. Pria 51 tahun itu menyayangkan beberapa pemberitaan di media kalau dirinya terseret dalam dana aliran bansos tersebut.

"Saya sangat menyayangkan dengan pemberitaan yang muncul dibeberapa media, seakan saya ada di dalam dan terlibat kegiatan bansos tersebut, sama sekali berbeda dengan kenyataannya,"kata Faisal saat ditemui awak media. Kamis, (21/12).

Faisal juga menegaskan saat diperiksa KPK ia tidak mengenali orang-orang yang yang telah menjadi tersangka tersebut.


"Dari semua tersangka yang ada, satu pun saya tidak pernah mengenalnya. Apalagi bertemu dengan mereka, saya tegaskan tak pernah," tegasnya

Lebih lanjut, saat dipanggil KPK kapasitasnya hanya sebagai saksi bukan tersangka. Ia juga menambahkan akan kooperatif dan membantu lembaga anti rasuah dalam membongkar kasus tersebut.

"Saya dipanggil sebagai saksi yang tidak ada hubungan pokok perkara korupsi tersebut. Saya dalam hal ini membantu KPK," kata Faisal.

Faisal mengaku, saat pemeriksaan oleh penyidik hanya dimintai keterangan selama hampir kurang dari 60 menit. menurutnya kedatanganya ke KPK membuktikan tak ada keterlibatannya dalam kasus ini.

Kendati demikian, dia memastikan kehadirannya sebagai saksi beberapa waktu lalu hanya ingin membantu pihak KPK. Dalam pemeriksaan dia mengaku hanya didalami soal pembelian rumah oleh salah satu tersangka yang tak dikenalnya.

"Karna salah satu tersangka korupsi Bansos itu katanya pernah membeli rumah saya di tahun 2010 lalu. Saya tidak kenal sama sekali tersangka tersebut yang sering disebut di media, kejadiannya pun sudah lama 13 tahun yang lalu sebelum ada kasus Bansos ini," kata dia.

Faisal Haris juga merasa aneh pemberitaan nya di besar besarkan yg dilakukan saat dia menjadi calon legislatif. Dia menilai ada ada pihak yang merasa keberatan dengan keberadaan dan aktifitasnya selama di dapil Jabar 1.

"Tapi itu hanya praduga saya saja. Mudah-mudahan dugaan saya itu tak benar. Karena kami semua, masyarakat Indonesia pasti menginginkan yang terbaik untuk bangsa dan negara," pungkasnya. (andi)


banner
NASIONAL
img
Kamis, 23 April 2026
Samarinda - Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) menggelar Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Taekwondo Indonesia kategori Cadet dan Junior Tahun 2026. Ajang bergengsi ini, diikuti oleh atlet-atlet muda terbaik dari berbagai provinsi
img
Kamis, 23 April 2026
Kaltim – Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (Ketum PBTI) yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia (Kasum TNI) Letjen TNI Richard Tampubolon, S.H.,M.M. melantik dan mengukuhkan
img
Kamis, 23 April 2026
Bangkinang-Mediaindonesianews.com: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, menegaskan pentingnya kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat kepada jajaran di daerah, khususnya di Provinsi Riau.
img
Rabu, 22 April 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Publish What You Pay Indonesia menyoroti percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) oleh Dewan Perwakilan Rakyat
img
Rabu, 22 April 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Wakil Bupati (Wabup) Tapanuli Utara (Taput), Deni Parlindungan Lumbantoruan, melakukan pertemuan strategis dengan jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia guna mempercepat transformasi sektor pertanian, Rabu (22/4). Pertemuan
img
Rabu, 22 April 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Koalisi masyarakat sipil bersama Komnas Perempuan dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menyampaikan kekecewaan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menolak gugatan terkait dugaan penyangkalan

MEDIA INDONESIA NEWS