bendera

Kamis, 09 Juli 2026    19:50 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

KABAR DAERAH
 


Sinergi TNI-Bulog Perkuat Ketahanan Pangan dan Kendalikan Harga


Badarudin,    24 Juli 2025,    22:17 WIB

Sinergi TNI-Bulog Perkuat Ketahanan Pangan dan Kendalikan Harga
Sinergi TNI-Bulog Perkuat Ketahanan Pangan dan Kendalikan Harga

Bandung - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri acara penyaluran bantuan pangan beras sekaligus peluncuran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digelar terpusat di Lapangan Makodam III/Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, Kamis (24/7/2025).



Program ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus meringankan beban masyarakat. Selama periode Juni–Juli 2025, sebanyak 18.277.083 Penerima Bantuan Pemerintah (PBP) di 38 provinsi dan lebih dari 83.000 desa menerima bantuan pangan berupa beras. Distribusi bantuan dilakukan melalui jaringan Kanwil dan Kancab Perum Bulog di seluruh Indonesia, dengan pengamanan serta pendampingan dari satuan kewilayahan TNI AD (Satkowil).


Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dalam arahannya menegaskan pentingnya peran Bulog sebagai institusi utama dalam pengelolaan pangan nasional. Ia menyoroti posisi strategis Bulog dalam memastikan ketersediaan dan distribusi beras di seluruh wilayah Indonesia. “Yang menjadi fokus kita sekarang adalah peranan Bulog, jadi peranan Bulog itu dia adalah pusat institusi pangan, khususnya beras,” ungkapnya.


Lebih lanjut, Menhan menekankan pentingnya sinergi antara TNI dan Bulog dalam mendukung program strategis ketahanan pangan nasional. Ia menyampaikan bahwa Kementerian Pertahanan telah mendapat mandat dari Presiden untuk membangun 25.000 unit gudang sementara yang akan ditempatkan di seluruh Kodam. Dalam konteks ini, Menhan menekankan bahwa Bulog harus bersikap proaktif dan responsif. “TNI akan membantu, dan Kementerian Pertahanan sudah mendapat tugas dari Presiden untuk membuat 25.000 unit gudang sementara yang akan ditempatkan di Kodam-kodam, jadi peranan Bulog harus proaktif, harus mempunyai kemampuan untuk mendengar,” ujarnya.



Menhan juga menyampaikan perlunya pembenahan kelembagaan Bulog agar semakin kuat dalam menjalankan peran vitalnya. “Jadi diperlukan suatu upaya yang keras bagi Bulog, perbaiki organisasi Bulog, leadership Bulog harus kuat,” tegasnya.


Kegiatan pelepasan bantuan pangan dan peluncuran SPHP ini juga dilaksanakan secara serentak melalui sambungan daring yang diikuti jajaran Perum Bulog dan TNI AD dari 38 provinsi. Hal ini menjadi bukti nyata kuatnya sinergi antara pemerintah pusat, TNI, dan Bulog dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah tantangan global dan situasi ekonomi yang dinamis.


banner
NASIONAL
img
Kamis, 09 Juli 2026
Kudus, mediaindonesianews.com - Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. bersama Menteri Pertahanan RI dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa meninjau Yonif
img
Kamis, 09 Juli 2026
Badung-Mediaindonesianews.com: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai resmi menjalin kerja sama dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk untuk menghadirkan layanan pengantaran Paspor Republik Indonesia melalui fitur
img
Kamis, 09 Juli 2026
Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menerima kunjungan kehormatan atau Courtesy Call (CC) Panglima Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand (Chief of Defense Forces of the Royal Thai Armed Forces
img
Kamis, 09 Juli 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempercepat penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pertanahan sebagai landasan hukum baru untuk memperkuat sistem administrasi pertanahan nasional. RUU tersebut
img
Kamis, 09 Juli 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan mulai menerapkan sistem pengukuran terjadwal di seluruh Kantor Pertanahan (Kantah) di Indonesia pada awal Agustus 2026. Kebijakan ini
img
Selasa, 07 Juli 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II DPR RI mulai mematangkan substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Pertanahan melalui Focus Group Discussion (FGD)

MEDIA INDONESIA NEWS