bendera

Kamis, 09 Juli 2026    17:26 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

KABAR DAERAH
 


Coffee Morning KSOP Palembang Dinilai Mengintimidasi, Wartawan Pertanyakan Etika Komunikasi


Hadi,    01 Agustus 2025,    18:04 WIB

Coffee Morning KSOP Palembang Dinilai Mengintimidasi, Wartawan Pertanyakan Etika Komunikasi
istimewa

Palembang-Mediaindonesianews.com: Acara Coffee Morning yang digelar oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Palembang pada Kamis (31/7) di lantai 4 Kantor BRI Palembang menuai sorotan tajam dari para jurnalis. Beberapa wartawan menilai kegiatan yang semestinya menjadi ajang silaturahmi dan diskusi santai, justru terkesan mengintimidasi.


Salah satu penyebab ketegangan terjadi saat pihak penyelenggara memperdengarkan rekaman percakapan antara pejabat KSOP dengan mantan Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu. Dalam rekaman yang diputar menggunakan pengeras suara itu, disebutkan bahwa wartawan dapat dipidana jika membuat berita sembarangan. Pernyataan tersebut diperparah dengan ungkapan Kepala KSOP bahwa tidak semua wartawan yang hadir memiliki kartu identitas pers (ID card).

“Kami rasa tindakan itu sangat tidak etis. Ini acara coffee morning, bukan sosialisasi undang-undang atau forum pembinaan wartawan,” ujar Hadi, salah satu wartawan media nasional.

Hadi menilai sikap Kepala KSOP Palembang mencerminkan nada intimidatif yang tidak selayaknya ditunjukkan dalam forum bersama insan pers serta mempertanyakan maksud pemutaran rekaman yang menyebutkan potensi kriminalisasi terhadap wartawan.


“KSOP seharusnya memanfaatkan forum ini untuk menyampaikan capaian, program kerja, dan membangun kemitraan, bukan malah menggurui atau menakut-nakuti wartawan,” tegasnya.

Acara yang dihadiri oleh sekitar 60 jurnalis dari berbagai media cetak dan daring ini juga turut dihadiri oleh Laksamana Pertama TNI Idham Faca, ST., MM., M.Tr.Opsla selaku Kepala KSOP Palembang, serta sejumlah pejabat tinggi seperti Capt. Bintaro (Kepala Seksi Keselamatan Berlayar), Orlina Siagian (Kasi Umum dan Humas), dan Ikhsan M. Ichsan (Kasi Lalu Lintas dan Angkutan Laut). Turut hadir pula Ketua DPD HNSI Sumsel, Ponco Darmono.

Dalam sambutannya, Laksamana Pertama TNI Idham Faca menyampaikan apresiasinya kepada insan media atas perhatian dan pemberitaan seputar kinerja KSOP selama ini. Namun suasana berubah saat sesi pemaparan dan tanya jawab berlangsung.

Sejumlah pertanyaan kritis dilontarkan wartawan, di antaranya dugaan keterlibatan pejabat KSOP dalam pengadaan CCTV di Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), kelayakan STID kendaraan bongkar muat, serta dugaan aktivitas bongkar muat BBM ilegal oleh kapal tugboat yang disebut identik dengan nama keluarga pejabat KSOP.

Menanggapi hal itu, perwakilan KSOP menjelaskan bahwa pengadaan CCTV merupakan program Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, sementara KSOP hanya memberikan informasi soal vendor yang telah mengajukan permohonan. Sementara untuk STID dan pengawasan angkutan pelabuhan, KSOP menegaskan bahwa tanggung jawab utama ada pada Dinas Perhubungan dan Pelindo, dengan KSOP bertugas memastikan prosedur diikuti.

Meski berjalan lancar hingga akhir, kegiatan coffee morning kali ini meninggalkan catatan penting bagi hubungan antara instansi pemerintah dan insan media. Wartawan berharap kegiatan serupa ke depan lebih mengedepankan komunikasi terbuka, saling menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip kemitraan. (Hadi)


banner
NASIONAL
img
Kamis, 09 Juli 2026
Badung-Mediaindonesianews.com: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai resmi menjalin kerja sama dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk untuk menghadirkan layanan pengantaran Paspor Republik Indonesia melalui fitur
img
Kamis, 09 Juli 2026
Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menerima kunjungan kehormatan atau Courtesy Call (CC) Panglima Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand (Chief of Defense Forces of the Royal Thai Armed Forces
img
Kamis, 09 Juli 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempercepat penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pertanahan sebagai landasan hukum baru untuk memperkuat sistem administrasi pertanahan nasional. RUU tersebut
img
Kamis, 09 Juli 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan mulai menerapkan sistem pengukuran terjadwal di seluruh Kantor Pertanahan (Kantah) di Indonesia pada awal Agustus 2026. Kebijakan ini
img
Selasa, 07 Juli 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II DPR RI mulai mematangkan substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Pertanahan melalui Focus Group Discussion (FGD)
img
Selasa, 07 Juli 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengimbau masyarakat untuk memahami besaran biaya resmi sebelum mengurus berbagai layanan pertanahan. Langkah tersebut dinilai penting guna menciptakan pelayanan

MEDIA INDONESIA NEWS