Wamen ATR/BPN Minta Percepatan HPL Badan Bank Tanah Tetap Berlandaskan Kepastian Hukum

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan penyelesaian permohonan Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah harus mengedepankan keseimbangan antara kecepatan pelayanan dan kepastian hukum.

Penegasan itu disampaikan Ossy saat membuka Konsinyering Permohonan HPL Badan Bank Tanah Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026). Penyelesaian permohonan tersebut dinilai penting untuk mendukung pemanfaatan tanah, termasuk bagi pelaksanaan Reforma Agraria.

“Kecepatan pelayanan merupakan kebutuhan bagi Kementerian ATR/BPN, dan kepastian hukum juga jadi kewajiban kementerian kita untuk memberikannya. Jadi, dua hal ini harus dibaca dalam satu tarikan napas,” ujar Ossy.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut, target perolehan HPL Badan Bank Tanah pada 2026 mencapai sekitar 35.451 hektare. Dari jumlah itu, sekitar 31.606 hektare atau 89,15 persen telah masuk dalam proses permohonan HPL.

Namun, dari 57 lokasi yang ditangani, baru 12 lokasi yang telah terbit HPL-nya. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam konsinyering untuk mengidentifikasi kendala dan menentukan langkah percepatan penyelesaian permohonan.

Ossy meminta jajaran terkait memetakan hambatan yang dihadapi setiap lokasi serta memprioritaskan permohonan berdasarkan tingkat kesiapan administrasi dan pemenuhan persyaratan hukum.

“Jangan sampai keinginan mempercepat target membuat kita mengabaikan ketentuan. Sebaliknya, jangan pula administrasi yang sudah sebenarnya jelas kemudian menjadi alasan keterlambatan. Jangan mempersulit sesuatu yang mudah,” tegasnya.

Potensi 36.441 Bidang untuk Reforma Agraria

Selain penyelesaian HPL, konsinyering tersebut membahas potensi pemanfaatan tanah Badan Bank Tanah untuk mendukung Reforma Agraria.

Berdasarkan data yang dibahas, terdapat potensi 36.441 bidang tanah untuk pelaksanaan Reforma Agraria di atas HPL Badan Bank Tanah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 18.225 bidang yang tersebar di 16 lokasi menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut.

Ossy menekankan, penerbitan HPL bukan merupakan akhir dari proses. Setelah hak pengelolaan diterbitkan, pelaksanaan Reforma Agraria masih membutuhkan tahapan lanjutan, termasuk penetapan subjek dan objek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, percepatan penyelesaian HPL perlu berjalan beriringan dengan kesiapan proses lanjutan agar tanah yang tersedia dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Badan Bank Tanah Apresiasi Dukungan ATR/BPN

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, mengapresiasi dukungan Kementerian ATR/BPN dalam proses pengelolaan dan penyelesaian permohonan HPL.

Ia berharap koordinasi antara Badan Bank Tanah dan Kementerian ATR/BPN dapat terus diperkuat sehingga permohonan yang masih berjalan dapat diselesaikan sesuai ketentuan.

“Kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Wamen dan seluruh jajaran Kementerian ATR atas dukungan terhadap Badan Bank Tanah selama ini yang telah menambah inventori Badan Bank Tanah hingga 35.400 hektare,” ujar Hakiki.

Konsinyering tersebut diikuti sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN, baik secara daring maupun luring. Para kepala kantor wilayah BPN dan kepala kantor pertanahan dari berbagai daerah di Indonesia juga turut mengikuti kegiatan tersebut.

Melalui konsinyering ini, penyelesaian permohonan HPL diharapkan dapat berjalan lebih efektif dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap ketentuan hukum, sekaligus membuka peluang pemanfaatan tanah yang lebih optimal untuk mendukung Reforma Agraria.***